Penelitian ini menganalisis implementasi penerbitan sertifikasi profesi bagi anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya. Tingginya jumlah pelayanan penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak sebanding dengan personil yang telah memiliki sertifikat kompetensi, yaitu hanya 58 personil dari 1370 personil Subdit Regident Ditlantas PMJ sehingga berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Proses penerbitan sertifikasi profesi tersebut tidak mudah, karena ada beberapa kendala yang dihadapi antara lain: terbatasnya jumlah asesor yang dimiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Polri, adanya pembatasan jumlah peserta sertifikasi profesi dalam setiap uji kompetensi maksimal sebanyak 100 (seratus) orang, kerjasama antar satuan kerja yang terbatas, belum tersedia sarana prasarana tempat uji kompetensi (TUK), maupun metode uji kompetensi yang terdiri dari wawancara dan praktek belum maksimal menggali pengetahuan dan keterampilan peserta uji kompetensi. Permasalahan diatas akan dianalisis menggunakan teori manajemen SDM, konsep manajemen organisasi, teori kerjasama, teori implementasi dan teori kebijakan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan sebagai strategi penelitian dalam memahami, mengkonstruksi dan menyikapi permasalahan terkait implementasi penerbitan sertifikasi profesi dalam meningkatkan kinerja anggota Subdit Regident Ditlantas Polda Metro Jaya khususnya bidang pelayanan penerbitan SIM, STNK dan BPKB. Temuan penelitian terhadap permasalahan diatas adalah tidak sebanding jumlah anggota yang dinyatakan kompeten dengan jumlah pelayanan yang diberikan, terbatasnya jumlah peserta yang dapat mengikuti sertifikasi profesi, minimnya jumlah asesor yang dimiliki LSP Polri, tidak tersedianya tempat uji kompetensi yang memadai, dan terbatasnya kerjasama antara LSP Polri, Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya.

---

This study analyzes the implementation of the issuance of professional certification for members of the Regional Police Headquarters of the Jakarta Police. The high number of services for issuing a drivers license (SIM), vehicle registration number (STNK), and Motor Vehicle Ownership Book (BPKB) is not comparable to personnel who already have competency certificates, namely only 58 personnel from 1370 Regident Ditlantas PMJ personnel, so influential the quality of services provided. The process of issuing professional certification is not easy, because there are several obstacles faced, among others: the limited number of assessors possessed by the National Professional Certification Agency, the limitation of the number of professional certification participants in each competency test to a maximum of 100 (one hundred) personnel, infrastructure facilities where the competency test (TUK) are not available, or the competency test method consisting of interviews and practice has not maximally explored the knowledge and skills of competency test participants. The above problems will be analyzed using HR management theory, organizational management concepts, collaboration theory, implementation theory and policy theory.

The research method used in this study is a qualitative-descriptive method. The qualitative approach is used as a research strategy in understanding, constructing and responding the problems related to implementation of publishing professional certification in improving performance of members of the Regident Sub Directorate, Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police, especially in the field of SIM, STNK and BPKB publishing services. The research findings on the above problems are not comparable to the number of members who are declared competent with the number of services provided, the limited number of participants who can take professional certification, the minimum number of assessors possessed by LSP Polri, unavailability of adequate competency test places, and the limited collaboration between LSP Polri, Indonesian National Traffic Police and Traffic Directorate of Metro Jaya Regional Police.