Standar Nasional Indonesia (SNI) menjadi salah satu sarana untuk melindungi hak-hak konsumen yang dijamin dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dalam upaya penegakan perlindungan konsumen, pemerintah merupakan pihak yang memiliki peranan penting. Peran pemerintah Indonesia terkait dengan produk besi baja, salah satunya dengan cara mengendalikan impor besi baja. Pemerintah memfokuskan pada pengawasan terhadap besi baja beredar non SNI yang sering ditemui di pasaran. Pemeriksaan impor besi baja semula dilakukan di border, namun sekarang pemeriksaannya bergeser ke post border. Peraturan tersebut membuat baja impor masuk dengan mudah, namun yang menjadi kelemahannya adalah besar potensi adanya besi baja yang di impor tidak sesuai dengan SNI yang berlaku. Dalam pengawasan yang dilakukan, pada tahun 2018 ditemukan banyak besi baja beredar yang tidak sesuai dengan SNI. Pemerintah melakukan pengawasan baik sebelum produk dipasarkan, maupun setelah produk beredar di pasar, termasuk untuk produk-produk impor. Penelitian ini membahas mengenai keterkaitan SNI dengan perlindungan konsumen dalam UUPK dan pengawasan peredaran besi baja wajib SNI hasil impor post border dan produksi dalam negeri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah keterkaitan SNI dengan perlindungan konsumen adalah bahwa SNI menjadi salah satu sarana untuk melindungi hak-hak konsumen, SNI menjamin konsumen untuk mendapatkan barang-barang yang layak dan berkualitas di pasaran sesuai dengan standarnya, sebagaimana hak konsumen dalam UUPK yaitu hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, SNI akan berperan dalam perlindungan konsumen apabila pengawasan dilakukan dengan benar. Dalam melakukan pengawasan yang bertanggungjawab adalah pemerintah atau instansi yang terkait, dan salah satu upaya pemerintah dalam penerapan SNI besi baja adalah melalui pengawasan besi baja beredar dari hasil impor maupun hasil produksi dalam negeri.

---

The National Standardization (SNI) is an instrument to protect consumer rights as guaranteed in The Law of the Republic of Indonesia concerning Consumer Protection. In its enforcement, the government has an important role such as controlling iron and steel import. Government focuses on supervision to iron and steel without SNI requirement which often circulated in the market. Imported iron and steel used to be inspected in the border area but recently changed to post border inspection. This new regulation eases the entry of iron and steel to Indonesia however, one of its shortcomings is increasing risk of circulation of non-SNI iron and steel. Inspection in the year of 2018 found many poor iron and steel quality under the safety standards circulated in the market. The government undertakes supervision both before and after product circulation in the market, including import products. This research discussed the relation and relevance of SNI and consumer protection in Consumer Protection Law and circulation supervision of iron and steel requiring SNI license from post border import and domestic production. This is a normative and empirical legal research. In the end, there is a linkage between SNI and consumer protection, particularly that SNI is a concrete form of consumer protection by guaranteeing consumer right to obtain high-quality goods in the market on the basis of prevailing standards. Considering the right to security and safety in using goods/services as one of consumer rights in Consumer Protection Law, SNI will play the role if it well supervised. Supervision over SNI shall be undertaken by the government or relevant institution, and implementation of SNI on iron and steel shall be done by supervising its circulation, for both imported products and domestic products.