ABSTRAK
Masalah transportasi darat masih banyak terjadi di wilayah DKI Jakarta. Dua di antaranya adalah kemacetan lalu lintas dan rendahnya penggunaan angkutan umum. Kemacetan di wilayah DKI Jakarta diakibatkan oleh beberapa faktor, seperti padatnya penduduk yang beraktivitas di wilayah DKI Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, serta padatnya arus perjalanan pada waktu dan tempat yang sama. Faktor-faktor tersebut berkaitan erat dengan masalah kedua yakni rendahnya penggunaan angkutan umum. Menuju tahap akhir Pola Transportasi Makro pada tahun 2020, pembangunan sistem transportasi darat di wilayah DKI Jakarta diharapkan dapat mengatasi masalah transportasi yang ada. Penulis mencoba meneliti bagaimana kewenangan; bentuk upaya; serta bagaimana sebaiknya upaya ke depannya yang dapat dilaksanakan Pemerintah Daerah DKI Jakrta dalam mengendalikan masalah transportasi di wilayah DKI Jakarta. Penulis menggunakan metode penelitian atau pendekatan yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder. Dari penelitian ini Penulis menyimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam mengendalikan masalah transportasi di DKI Jakarta sangat besar. Oleh karena itu, sebaiknya Pemerintah Daerah DKI Jakarta meningkatkan pelayanan dan memperbaiki sarana dan prasarana angkutan umum agar menarik pengguna jalan dalam menggunakan angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi sesuai dengan arahan pengembangan sistem transportasi.

---

ABSTRACT
Many land transportation problems are still occurring in the DKI Jakarta area, two of them being traffic congestions and poor utilisation of public transport. Several factors contribute to the congestion in the DKI Jakarta area, such as high population density who are active in the DKI Jakarta area, persistent use of private vehicles, and high flow of travel at the same time and place. These factors are closely related to the second mentioned problem which is the unpopular use of public transport. As we are heading towards the final stage of Pola Transportasi Makro in 2020, the development of the land transportation system in the DKI Jakarta area is expected to resolve these existing problems. This study will examine how the authority of, actions taken and possible recommendations to be implemented by the Regional Government of DKI Jakarta in order to subdue transportation problems within this region. Juridicial-normative approach is applied as study method for secondary data as study data source. From this study the author concluded that the Regional Government of DKI Jakarta possesses wide authority in controlling transportation problems in DKI Jakarta. Therefore, the Regional Government of DKI Jakarta should improve services, public transport facilities and infrastructure in order to attract road users in using public transport rather than private vehicles, in accordance with the direction of the development of the transportation system.