Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis interpretasi konsep beneficial owner yang digunakan dalam kasus hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 133/B/PK/PJK/2017 antara PT PLN dan DJP serta melihat implikasinya terhadap kepastian pendanaan Perusahaan melalui Penerbitan global Bond. Perbedaan interpretasi ini menimbulkan banyak kasus yang sering dibawa ke pengadilan pajak. Dari beberapa kasus yang terjadi dapat dilihat ada kecenderungan Perusahaan membentuk SPV di luar negeri untuk menerbitkan global Bond. Metode yang dilakukan dalam penelitian adalah pendekatan studi kasus. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif method dengan menggunakan berbagai sumber data dalam sebuah penelitian (data triangulation). Data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu hasil wawancara dengan narasumber dari PT PLN dan data sekunder yaitu commentary OECD, jurnal-jurnal, peraturan, hasil putusan, pembahasan tentang kasus sejenis.Dari hasil analisi yang telah dilakukan terhadap Hasil putusan dan peraturan tentang beneficial owner di Indonesia dinyatakan dalam PER-10/PJ/2017, hal yang menjadi penyebab perbedaan interpretasi tentang beneficial owner adalah kurangnya pembuktian dari wajib pajak tentang fakta sebenarnya terkait entitas yang disebut SPV tersebut. Perlu adanya penambahan lampiran dalam peraturan perpajakan Indonesia yaitu permintaan dokumen-dokumen yang dapat membuktikan bahwa entitas tersebut merupakan benefial owner sebenarnya. Suatu Entitas dapat dibuktikan sebagai beneficial owner apabila telah memenuhi persyaratan yang ada dalam commentary OECD tentang Limitation on Benefit.

---

The purpose of this study is to analyze the beneficial owner concept interpretation used in the case of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 133/B/PK/PJK/2017 between PT PLN and DGT and see the implications for the Companys funding certainty through Global Bond Issuance. This difference in interpretation raises many cases that are often brought to the tax court. From several cases that occur, it can be seen that there is a tendency for the Company to form SPVs abroad to issue global bonds.

The method used in the study is a case study approach. The research design used is a qualitative method using various data sources in a study (data triangulation). The data collected are primary data, namely the results of interviews with informants from PT PLN and secondary data, namely OECD comments, journals, regulations, the results of decisions, discussions about similar cases.

From the results of the analysis carried out on the results of the decision and the rules on the beneficial owner in Indonesia stated in PER-10/PJ/2017, the cause of the difference in interpretation of the beneficial owner is the lack of evidence from the taxpayer about the actual facts related to the entity called SPV . It is necessary to add an attachment to the Indonesian tax regulation, namely the request for documents that can prove that the entity is the actual beneficial owner. An Entity can be proven as a beneficial owner if it has fulfilled the requirements contained in the OECD commentary about Limitation on Benefit.