Konflik yang terjadi antara pemerintah Moldova dan separatis Transnistria pada tahun 1992 berakhir dengan perjanjian damai yang melibatkan Rusia. Perjanjian tersebut menyepakati masuknya tentara Rusia ke-14 untuk mencegah terjadinya konflik di wilayah Transnistria. Saat ini, kehadiran tentara Rusia yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dianggap sejumlah pihak sebagai usaha Rusia untuk mengendalikan wilayah Transnistria. Selain militer, Rusia juga turut memengaruhi perekonomian Transnistria. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengaruh hegemoni Rusia di Transnistria dapat memengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah Moldova kepada Rusia. Penulis menggunakan metode studi kasus yang dipaparkan oleh Robert Yin dengan mengaplikasikan konsep hegemoni milik Robert Cox pada teks pidato Presiden Transnistria, Vadim Krasnoselsky pada tahun 2018. Hasilnya adalah hegemoni Rusia yang dibangun di Transnistria memengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah Moldova kepada Rusia.

---

Conflict between Moldovan government and Transnistrian separatist in 1992 ended in a peace agreement between Moldova, Transnistria and Russia. The agreement states that the Russian military is expected to prevent conflict between Moldova and Transnistria. Today, Russian military presence after cease of fire then considered to influence the region of Transnistria. Besides of military influence, Russia maintain their economic influence on the region. The purpose of this research is to analyze Russian hegemony in Transnistria and how it affects Moldovan government behavior and policy towards Russia. This research uses the case study method of Robert Yin and applies Robert Coxs concept of hegemony. The data used in this research is Transnistrian presidential speech, Vadim Krasnoselsky in 2018. This research concludes that Russian hegemony in Transnistria affects Moldovan government behavior and policy towards Russi