Pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Banten telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pembangunan kepemudaan. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum dan dasar konstitusional program, kebijakan, penganggaran dalam pembangunan kepemudaan di Provinsi Banten. Tujuan dibuatnya perda ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Provinsi Banten yang meliputi penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi pemuda termasuk kepemimpinan, kewirausahaan dan kepeloporan pemuda. Perda ini mengamanatkan paling sedikit 2 % (persen) dari APBD untuk pelayanan kepemudaan di Banten, empat tahun usia perda kepemudaan ini namun apakah sudah ter-implementasi dengan baik dan sejauh mana manfaat perda Kepemudaan dalam mengatasi problem-problem sosial kepemudaan di Provinsi Banten. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis implementasi model Merilee S. Grindle dan analisis alokasi anggaran untuk menganalisa implementasi perda kepemudaan dari asepek content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi perda kepemudaan nomor 10 tahun 2014 terhadap alokasi anggaran 2 % (persen) untuk pelayanan kepemudaaan di Banten belum berjalan optimal. Segi content, isi kebijakan perda ini lemah karena tidak didukung konsep dan ketentuan pembangunan kepemudaan yang aplikatif. Segi context of implementation, perda ini tidak cukup dukungan dan keberpihakan dari pemerintah Provinsi Banten baik dalam skala prioritas pembangunan atau regulasi teknis pelayanan kepemudaan di lintas stakeholder.

---

In 2014 th, Banten Provincial Government have been Establishing Regional Regulation Number 10 of 2014 concerning Youth Development. This serves as a legal standing and constitutional basis for programs, policies, budgeting youth development in Banten Province. The purpose of the regulation to improve the quality of youth services in Banten Province is includes awareness, empowerment and development of the potential of youth including leadership, entrepreneurship and youth leadership. In terms of funding this regional regulation mandates at least 2% (percent) of the Regional Government Budget for youth services in Banten,youth regulation is well implemented and the extent of the benefits of the Youth regulation in overcoming youth social problems in the Province Banten after four-year ago. This study uses a qualitative approach with the analysis method of implementing the Merilee S. Grindle model and analysis of budget allocations to analyze the implementation of youth regulations from asepek content of policy and context of implementation. The results of this study concluded that have been implementation of the number 10 regulation on youth in 2014th budget allocation of 2% (percent) for youth services in Banten had not yet run optimally. In terms of content, the contents of this regional regulation are weakening because it is not supported by applicable youth development concepts and provisions. In terms of context of implementation, this regulation does not have enough support and partiality from the Banten provincial government the development priority scale or the technical regulation of youth services across stakeholders.