AbstrakKendati penyadapan bukan merupakan lembaga baru di Indonesia, sayangnya
pengaturannya masih tersebar dan tidak seragam. Dalam konteksnya sebagai
kewenangan penegak hukum, penyadapan tidak memiliki mekanisme
penyeimbang secara horizontal. Dengan meninjau alasan Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia dalam memperluas ruang lingkup praperadilan, ternyata
alasan-alasan tersebut juga bisa diberlakukan terhadap penyadapan, sehingga
secara konseptual, dapat dikatakan bahwa praperadilan bisa saja ditarik hingga
mencakup penyadapan. Kendatipun demikian, ada ketidakcocokan antara
konsep praperadilan dan pengaturan mengenai penyadapan dalam hukum
positif.
