Tesis ini melihat bahwa subak sebagai fenomena kebudayaan Bali yang sarat nilai kearifan lokal, saat ini eksistensinya semakin terdesak karena pesatnya pembangunan di berbagai sektor nonpertanian sehingga mengakibatkan tanah pertanian subak semakin berkurang dan bahkan potensi musnahnya subak di masa mendatang sangatlah mungkin terjadi. Oleh karena itu perlu adanya kepastian letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan daerah di Bali sehingga tanah pertanian subak akan terlindungi dari alih fungsi menjadi tanah nonpertanian sekaligus memberdayakan para petani subak. Masalah alih fungsi tanah pertanian subak menjadi fokus analisis dengan menggunakan teori Hukum Refleksif. Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan sumber data berupa data sekunder dan dikombinasi dengan metode jurimetri. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang yang mengalokasikan peruntukan pertanian seluas 80.417 hektar di Bali. Penelitian ini juga menemukan ketidaksinkronan antara peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah di Bali dengan rencana pola ruang peruntukan pertanian nasional seluas 46.591 hektar. Rekomendasi penelitian ini antara lain menganjurkan agar seluruh pemerintah daerah di Bali menginsafi dan mematuhi arahan kebijakan nasional di bidang penataan ruang dengan menyinkronkan peruntukan pertanian sekaligus memastikan letak sebaran lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam peraturan-peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayahnya sesuai dengan kebijakan nasional yang telah digariskan.

---

The thesis finds that the existence of subak as a Balinese cultural phenomenon full with local wisdom values is at the moment being put aside because of massive development in various non-agricultural sectors so that then land of subak agriculture lessens and the potential of subaks extinction in the future is very likely. Therefore certainty in the spread-out locations of sustainable food agricultural land in the regional regulations in Bali is needed so that subak agricultural land will be protected from land convertion to be non-agricultural land and subak farmers wil be empowered. The problem of subak agricultural land conversion is the focus analysis by using the theory of Reflexive Law. This legal research is a normative or literature legal research by using data sources of secondary data, combined with a jurimetrics method. The research result shows that there is a change of national policy in spatial improvement which allocates agricultural purposes of 80,417 hectares in Bali. The research also finds inconsistency between regional regulations on spatial planning in Bali and national agricutural purposes of spatial pattern planning of 46,591 hectares. The recommendations of the research among others suggest that all regional governments in Bali realize and comply with the national policy guidance in spatial planning by alligning the agricultural purposes and making sure that the locations of sustainable food agricultural land distribution shall be included in the regional regulations on regional spatial planning in accordance with the predetermined national policy.