Perkembangan transaksi keuangan dengan dibantu dengan kemajuan teknologi di dunia menjadikan sistem keuangan masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, tunai dan non tunai. Adanya kemajuan teknologi diharapkan dapat menggantikan fungsi uang sebagai alat atau media dalam sistem pembayaran. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan data dari Bank Indonesia dan lembaga sistem pembayaran dunia yang menyatakan bahwa masyarakat di Indonesia masih lebih menyukai transaksi tunai melalui penggunaan uang kartal untuk mendukung transaksi keuangan sehari-hari.  Di tahun 2018 sebanyak 55% transaksi keuangan di Indonesia masih menggunakan sistem pembayaran tunai dibandingkan dengan sistem pembayaran non tunai. Bank Indonesia sebagai lembaga independen di Indonesia yang bertugas untuk mengelola uang rupiah bertugas untuk mengedarkan uang kartal keseluruh Indonesia dengan jumlah yang cukup dan dapat memenuhi kebutuhan serta dalam kondisi yang layak untuk diedarkan kepada masyarakat. Dalam perjalanannya, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang dapat membantu dan juga memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat menerima dan mengkonsumsi uang layak edar dengan menerbitkan peraturan Bank Indonesia, salah satunya adalah PBI No.18/9/PBI/2016 tentang Pengawasan Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pada posisi berapa Bank Indonesia mencapai titik keseimbangan mengedarkan uang kepada masyarakat dan perbankan (outflow) agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menggunakan persamaan simultan. Permintaan masyarakat akan uang dilihat dari jumlah aliran uang yang berasal dari masyarakat dan perbankan dan selanjutnya masuk ke Bank Indonesia (inflow). Penelitian ini melibatkan 21 provinsi yang ada di Indonesia dalam kurun waktu 2015 Q1 – 2018 Q4. Implementasi Peraturan Bank Indonesia yang dikeluarkan di tahun 2016 (PBI No.18/9/PBI/2016) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keseimbangan outflow dan inflow uang Bank Indonesia.

---

The development of financial transactions with help of technological advances in the world makes the financial system of public can be done in various ways, cash and non cash. The existence of technological advancement   is expected to replace the function of money as a tool or media in payment system. However, this is not in line with with data from Bank Indonesia and the world payment system agency which states that people in Indonesia still prefer cash transactions through the use pf currency to support daily financial transactions in 2018 as many as 55% of financial transactions in Indonesia still use the cash payment system compared to the non cash payment system. Bank Indonesia as an independent institution in Indonesia which is in charge to managing rupiah money has the duty to circulate currency throught Indonesia with sufficient amount and can fulfill needs and in conditions that are suitable for circulation to the public. In its way, Bank Indonesia  issued a regulation that can help and also make it easier for the public  to be able to receive and consume decent money by issuing Bank Indonesia regulations, one of  PBI No.18/9/PBI/2016 concerning supervision of Payment and Money Management System   of Rupiah. This study aims to look at what position Bank Indonesia reaches the balance point of circulating money to the public and banks (outflow) in order to meet needs of the community by using simultaneous equations. Community demand for money is seen from the amount of money flowing from the community and the Banking sector and the enterin to Bank Indonesia (inflow). This study involved 21 provinces in Indonesia in the periode 2015 Q1 until 2018 Q4. Implementation of Bank Indonesia Regulations issued in 2016 (PBI No.18/9/PBI/2016) has a significant influence on the balance of outflow and inflow of money.