Kebijakan perpajakan pada setiap negara menghasilkan implementasi yang berbeda. Perbedaan kebijakan dalam proses pengembalian PPN antara Indonesia dengan negara lain, terutama untuk Perwakilan Diplomatik ditentukan berdasarkan asas resiprositas. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pengembalian pajak (VAT Refund) bagi Perwakilan Diplomatik di Indonesia dan menganalisa kendala-kendala yang terjadi dalam pengimplementaian kebijakan tersebut. Analisa pengembalian pajak ini difokuskan pada kewenangan dalam perpajakannya, objek pajak, subjek pajak, proses pengembalian pajak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menganalisa bagaimana proses pengembalian pajak di Indonesia untuk perwakilan diplomatik. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah belum adanya kebijakan umum yang mengatur mengenai jangka waktu yang diperlukan dalam proses pengembalian PPN dan belum adanya sistem terintegrasi antara Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Perwakilan Diplomatik dan KPP Badan dan Orang Asing untuk pengecekan faktur pajak online. Kendala – kendala yang dihadapi antara lain (1) Kurangnya koordinasi Pusat dengan Kedutaan, (2) Proses pencairan yang lama, (3) Kesalahan input data pada aplikasi, (4) Aplikasi belum diterapkan secara maksimal.

---

Tax policy in every country has differences with each other in implementation. The differences of regulation regarding VAT Refund policies (Value Added Tax Returns) and other country. Especially for Diplomatic Representatives is determined by the principle of reciprocity. The purpose of this study is to analyze VAT Refund regulations between for Diplomatic Representatives in Indonesia, in addition to analyze the obstacles in the implementation of the policy. The Analysis of the tax refund system will be focused on the structure of authority on the taxation fields, tax objects, tax subjects, tax return processes. The research using qualitative research. The aim of this research is to describe how the implementation of VAT refunds in Indonesia. The Conclusion of this research is the absence of a policy that regulates the time period for the process of tax returns for Diplomatic Representatives and the absence of an integrated online system between the Directorate General of Protocol and Consular, Diplomatic Representatives and KPP Badan dan Orang Asing to facilitate and reduce human errors for verification online tax invoice. The obstacles in the implementation of the policy are (1) Lack of coordinating between Embassies and Central Office, (2) Long disbursement process, (3) Error in data inputting, (4) The application has not been maximally implemented.