Tesis ini membahas peran aktor yang terlibat dalam  mewujudkan kedaulatan data di Indonesia dengan melihat keterkaitan dan relasi  manusia dan non manusia dalam praktiknya melibatkan teknologi. Selain itu, penelitian ini menggunakan konsep kedaulatan data untuk memahami pengolahan informasi yang sesuai dengan praktik, hukum dan kebutuhan suatu negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma postpositivis. Metode penelitian ini yaitu multi-metode dengan menggunakan strategi penelitian studi kasus (case study) dan penelitian aksi (action research) dengan Soft System Methodology (SSM). Temuan dari penelitian ini menunjukkan kedaulatan data di Indonesia disebabkan oleh lima hal yaitu kognisi, regulasi, infrastruktur, ekonomi dan kepercayaan. Berdasarkan model yang terbentuk diketahui jika dalam penerapan kedaulatan data perlu ditetapkan klasifikasi yang jelas antara data pribadi dan data publik yang boleh disampaikan dan yang di rahasiakan. Terdapat sebuah jaringan antara aktor manusia dan aktor non-manusia untuk membentuk kedaulatan data dengan berorientasi pada nilai ekonomi dan keamanan data. Dalam upaya perwujudannya diperlukan regulasi yang mengatur aturan penerapan dan jaminan keamanan terhadap data.

---

This thesis discusses the role of actors involved in realizing data sovereignty in Indonesia by looking at the relationships and relationships of humans and non-humans in practice involving technology. Besides, this study uses the concept of data sovereignty to understand information processing by the practice, law, and needs of a country. This research uses a qualitative approach with a postpositivist paradigm. This research method is multi-method using case study and action research with Soft System Methodology (SSM). The findings of this study indicate the sovereignty of data in Indonesia is caused by five things namely cognition, regulation, infrastructure, economy, and trust. Based on the model formed, it is known that in the application of data sovereignty, it is necessary to establish clear classifications between private data and public data that may be submitted and which are kept confidential. There is a network between human actors and non-human actors to form data sovereignty oriented towards economic value and data security. It is needed regulations that regulate the rules of application and guarantee of security against data.