Di era globalisasi saat ini, transaksi lintas batas terus terjadi dan transaksi tersebut sering dilakukan oleh perusahaan multinasional dengan memberikan layanan. Sebagai bukti atas pemberian layanan intra-grup, keberadaan transaksi menjadi hal utama yang perlu diperhatikan sebelum melihat uji manfaat dan prinsip kewajaran. Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui apakah jasa yang dilakukan oleh PT X merupakan jasa yang dapat ditagih atau tidak dan penerapan adanya transaksi jasa intra-grup dalam konsep dan regulasi yang paling tepat antara DJP, PT X, dan Pengadilan Pajak. Hakim. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan. Dalam sengketa perkara ini terdapat perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara 2 (dua) Majelis Hakim dan 1 (satu) Majelis Hakim Pengadilan Pajak. Berdasarkan analisis jenis layanan yang dapat ditagih, layanan yang diberikan oleh PT X adalah layanan yang dapat ditagih. Dan berdasarkan analisis penerapan adanya transaksi, pelayanan yang dilakukan oleh PT X telah memenuhi kriteria adanya transaksi. Dengan demikian, alasan DJP melakukan koreksi karena layanan tidak ada adalah tidak tepat. Perlu dipahami tahapan pengujian keberadaan transaksi jasa intra-grup oleh DJP agar asas kepastian hukum terpenuhi.

---

In the current era of globalization, cross-border transactions continue to occur and these transactions are often carried out by multinational companies by providing services. As evidence of intra-group service delivery, the existence of transactions is the main thing that needs to be considered before looking at the benefits and fairness principle. The purpose of this final project is to determine whether the services performed by PT X are billable services or not and the application of intra-group service transactions in the most appropriate concepts and regulations between DGT, PT X, and the Tax Court. Judge. This research was conducted with a qualitative approach with data collection techniques through library research and field studies. In this case dispute there is a dissenting opinion between 2 (two) Panel of Judges and 1 (one) Panel of Judges of the Tax Court. Based on the analysis of the types of billable services, the services provided by PT X are billable services. And based on the analysis of the application of the transaction, the services provided by PT X have met the criteria for the existence of a transaction. Thus, the reason for the DGT to make corrections because the service does not exist is not appropriate. It is necessary to understand the stages of testing the existence of intra-group service transactions by DGT so that the principle of legal certainty is fulfilled.