Konflik agraria di Indonesia telah menjadi perhatian serius selama beberapa dekade karena tingginya angka konflik yang terjadi setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis situasi konflik agraria di Indonesia dan bagaimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan bereaksi terhadap konflik agraria di Indonesia pada era kepresidenan Jokowi-JK. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan data primer yang dikumpulkan dari wawancara tidak terstruktur dengan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Sawit Watch, Kementerian Agraria dan Tata Usaha Negara Antariksa/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan pakar kriminologi Universitas dari Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori konflik Galtung sebagai deskripsi penjelasan terkait konflik agraria. Konsep kriminologi kesejahteraan dalam Penelitian ini menekankan pada kebijakan agraria yang telah dilakukan oleh pemerintah Era Jokowi-JK sebagai respon terhadap konflik agraria di Indonesia. Analisis dalam Penelitian ini menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip kontrol sosial terhadap kejahatan diKriminologi kesejahteraan terkait dengan kerangka Galtung terkait upaya penyelesaian konflik agraria yang mengandung unsur kekerasan. Hasil penelitian Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah harus memberikan dukungan untuk upaya menyelesaikan konflik agraria dan menjamin terselenggaranya kebijakan agraria Indonesia beroperasi sesuai dengan peraturannya.

---

Agrarian conflicts in Indonesia have been a serious concern for decades because of the high number of conflicts that occur every year. The purpose of this study is to analyze the situation of agrarian conflicts in Indonesia and how the government as a policy maker reacts to agrarian conflicts in Indonesia during the Jokowi-JK presidential era. This research was conducted using a qualitative approach with primary data collected from unstructured interviews with the Consortium for Agrarian Reform (KPA), Sawit Watch, Ministry of Agrarian Affairs and State Administration of Space/National Land Agency (ATR/BPN) and University criminology experts from Indonesia. This study uses the Galtung conflict theory as a description of the explanation related to agrarian conflicts. The concept of welfare criminology in this study emphasizes the agrarian policies that have been carried out by the Jokowi-JK era government as a response to agrarian conflicts in Indonesia. The analysis in this study explains how the principles of social control against crime in Welfare criminology related to Galtung framework related efforts to resolve agrarian conflicts that contain elements of violence. The results of this study indicate that the government must provide support for efforts to resolve agrarian conflicts and ensure that Indonesia's agrarian policies operate in accordance with the regulations.