Tambahan penghasilan pegawai adalah sebagai salah satu cara untuk menata ulang kebijakan pemberian tunjangan dengan menghapuskan pemberian berbagai macam honor, kemudian jumlah honor yang dihapuskan dikelola secara legal dan diberikan dalam bentuk tunjangan resmi kepada seluruh daerah. Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kota Depok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teori Jones (1996), yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai di Kota Depok menunjukkan bahwa ada beberapa indikator dan sub-indikator yang belum terpenuhi.

---

Additional employee income is one of the ways to rearrange allowance policy by eliminating the provision of various honorarium, and later the amount of deleted honorarium is managed legally and given in the form of formal allowances to all regions. This research analyzes the implementation of additional policy income of employees in Depok City. This research uses a post-positivist approach with the collection through interviews and literature studies. This research uses Jones (1996) theory, namely organization, interpretation, and application. The result about implementation of additional policy income in Depok City showed that there were several indicators and sub-indicators have not been fulfilled.