ABSTRAKTesis ini mengkaji tentang peran Pemerintah Indonesia dalam kerja sama migas antara PT. Pertamina dengan PT.Total E&P dan INPEX untuk pengelolaan Blok Mahakam, Blok Mahakam merupakan salah satu wilayah migas di Indonesia selama kurang lebih 50 tahun pengelolaan Blok Mahakam dimiliki oleh PT. Total dan INPEX namun per 1 Januari 2018 hak pengelolaan tersebut dialihkan oleh Pemerintah Indonesia kepada perusahaan Pertamina. Seiring masa transisi pengalihan hak pengelolaan terdapat perdepatan antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX sehingga dibutuhkan peran pemerintah Indonesia untuk menengahinya. Penelitian ini adalah peneliatian kualitatif dan kerangka analisis yang di gunakan ialah Ekonomi Nasionalis yang dikemukakan oleh Dudley Seers. Data analisis dalam penelitian ini menunjukan peranan Pemerintah Indonesia didalam negosiasi antara Pertamina dengan PT. Total dan INPEX yang memperlihatkan bahwa PT. Pertamina sebagai perusahaan migas miliki negara belum siap untuk menjalankan usahanya sendiri, sehingga terdapat intervensi Pemerintah Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis examines the role of the Government of Indonesia in oil and gas cooperation between PT. Pertamina with PT. Total E&P and INPEX for the management of the Mahakam Block, the Mahakam Block is one of the oil and gas regions in Indonesia. For approximately 50 years the management of the Mahakam Block is owned by PT. Total and INPEX, but as of 1 January 2018 the management rights were transferred by Indonesia Government to Pertamina. During the transition period for the transfer of management rights, there was a conflict between Pertamina and PT. Total and INPEX thus giving rise to the role of the Indonesian government to mediate it. This research is a qualitative study and the analytical framework used is the Nationalist Economy by Dudley Seers. Data analysis in this study shows the role of the Government of Indonesia in negotiations between Pertamina and PT. Total and INPEX which give the assumption that PT. Pertamina as a state oil and gas company is not ready to run its own business, there are interventions from the Government of Indonesia.