Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terus bertambahnya jumlah penduduk di DKI Jakarta dan terbatasnya lahan, terutama yang berada di jalan protokol ibu kota yang merupakan kawasan strategis. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2019 memberikan insentif penurunan tarif pajak sebesar 50% kepada objek pajak tanah kosong pada lima jalan protokol yang fungsinya dapat digunakan sebagai ruang terbuka hijau. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis proses pendataan dan hasil kadaster fiskal serta menganalisis kesiapan BPRD DKI Jakarta dalam melakukan pendataan lahan kosong. Metode penelitian yang digunakan adalah metode postpositivis dengan tujuan penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan kadaster fiskal yang telah dilakukan telah berhasil mencatat lahan kosong yang berada di jalan protokol. Selain itu, BPRD Provinsi DKI Jakarta dinilai siap melaksanakan program kadaster fiskal dalam pendataan objek pajak tanah kosong dari segi legalitas, teknologi, dan kesiapan sumber daya manusia.
This research is motivated by the continued increase in the number of residents in DKI Jakarta and the limited land area, especially those located on the protocol road of the capital city which is a strategic area. The DKI Jakarta Provincial Government through Governor Regulation Number 41 of 2019 provides incentives to reduce tax rates by 50% for vacant land tax objects on five protocol roads whose functions can be used as green open spaces. The purpose of this study was to analyze the data collection process and the results of the fiscal cadastral as well as to analyze the readiness of BPRD DKI Jakarta in collecting data on vacant land. The research method used is the postpositivist method with the aim of descriptive research and a qualitative approach. Data collection techniques used are literature study and in-depth interviews. The data that has been collected is analyzed using qualitative analysis techniques. The results obtained are that the implementation of the fiscal cadastral that has been carried out has succeeded in recording vacant land located on the protocol road. In addition, the DKI Jakarta BPRD is considered ready to carry out a fiscal cadastral program in collecting data on vacant land tax objects in terms of legality, technology, and the readiness of human resources.