ABSTRAK
Penelitian ini hadir untuk menjelaskan bagaimana kebijakan kolonial Hindia Belanda dibuat pada masa akhir kekuasaannya. Satu-satunya penelitian sejarawan Indonesia yang mendalam mengenai masa ini adalah Runtuhnya Hindia Belanda karya Onghokham (1989). Berbeda dengan karya Ong, penelitian ini memberikan perhatian pada pembuatan kebijakan kolonial. Dengan demikian, pertanyaan utama yang dihadirkan adalah mengenai alasan pemerintah kolonial melaksanakan kebijakan kolonial dengan pola reaksioner. Pembahasan pada pembuatan kebijakan tersebut juga berfokus pada figur Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh yang dikenal sebagai golongan liberal. Dengan menggunakan metode kesejarahan Gottschalk (1975), penelitian ini menemukan bahwa terdapat dua faktor yang menyebabkan Hindia Belanda tidak mengakomodasi perubahan politik mendasar. Alasan pertama berkaitan dengan struktur kolonial yang membuat gubernur jenderal tidak memiliki kekuasaan untuk membuat perubahan. Sedangkan alasan kedua berkaitan dengan tekanan berbagai kepentingan yang harus dipertimbangkan oleh gubernur jenderal. Kedua faktor ini pada akhirnya membuat Hindia Belanda di bawah seorang gubernur jenderal yang liberal menjalankan kebijakan yang sangat reaksioner dan menghasilkan ketidakpuasan kaum bumiputra. Sekalipun telah memperhatikan berbagai sudut pandang, penelitian ini masih memiliki ruang bagi pembahasan lanjutan yang mempertimbangkan pandangan-pandangan figur kolonial lain dan pertimbangan terhadap sumber kearsipan yang lebih beragam.

---

ABSTRACT
This research present to explain how the Netherlands Indies policies were made at the end of their rule. The only in-depth study of Indonesian historian on this period was Runtuhnya Hindia Belanda by Onghokham (1989). In contrast to Ongs work, this research pays attention to colonial policy-making. Thus, the main question presented was about the reasons of the colonial government to implement reactionary colonial policies in the changing colonial world. The discussion on policy-making also focused on the figure of Governor-general Tjarda van Starkenborgh, who was known as liberal. Applying the Gottschalk historical method (1975), this study found that there were two main factors which caused the Netherlands Indies not to accommodate fundamental political changes. The first reason related to the colonial structure which made the governor-general powerless to make any changes. While the second reason related to the pressure of various interests that must be considered by the governor-general. These two factors ultimately led the Netherlands Indies, even under a liberal governor-general, to carry out a very reactionary policy and evoke dissatisfaction within the natives. Despite observing various perspectives, this research still has room for further discussion that considers the views of other colonial figures and considerations of a more diverse source of archives.