ABSTRAK
Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi dan penghindaran pajak yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan kebijakan penghimpunan data dan informasi dari pihak eksternal sebagai salah satu aksi pencegahan korupsi dan reformasi tata kelola pajak. Tesis ini membahas implementasi kebijakan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dari instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain sebagai upaya pencegahan korupsi dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan jenis penelitian deskriptif yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas data ILAP yang diterima masih rendah, mekanisme evaluasi dan pengawasan atas penggunaan data belum tersedia serta beberapa ILAP yang tidak patuh menjadi faktor penghambat sehingga implenentasi kebijakan penghimpunan data dan informasi dari ILAP belum optimal.

---

ABSTRACT
Indonesia is one of the countries with high levels of corruption and tax avoidance. To overcome these problems the government issued a policy to collect data and information from external parties as one of the actions to prevent corruption and tax governance reform. This study discusses the implementation of data and information collection policies relating to taxation from agencies, institutions, associations and other parties as an effort to prevent corruption and the factors that influence the implementation of these policies. This study uses postpositivist approach with descriptive research type through literature studies and in-depth interviews. The results of this study concludes that the low quality of ILAP data received, lack of evaluation and control mechanism for the use of data and several non-compliant ILAP became inhibiting factor so that the implementation of data and information policies from ILAP was not optimal.