ABSTRAKDalam suatu hubungan hukum, Notaris sering kali melakukan pelanggaran-pelanggaran
dalam menjalankan kewajibannya sebagai Pejabat Umum untuk mempermudah tindakan
salah satu pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian terhadap pihak
lainnya. Permasalahan dalam tesis ini akan membahas konsekuensi hukum terhadap
pihak yang melakukan tindakan penipuan dalam suatu proses jual beli bertahap, tanggung
jawab Notaris yang melanggar kewajibannya terkait proses jual beli tersebut, serta upaya
hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan terhadap pembatalan sertipikat
terkait proses peralihan hak atas rumah yang cacat hukum akibat tindakan pihak yang
telah melakukan penipuan tersebut. Untuk itu, penelitian yuridis normatif yang
menggunakan data sekunder dan dengan tipologi penelitian yang bersifat deskriptifanalitis diaplikasikan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan
yang telah dijelaskan. Dalam pembahasan tesis ini dapat dikemukakan bahwa
konsekuensi hukum terhadap pihak yang melakukan penipuan ini secara jelas dapat
dikenakan hukuman pidana karena tindakannya telah memenuhi unsur-unsur tindak
pidana penipuan dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terkait
tanggung jawab Notaris dapat dimintakan tanggung jawab secara perdata dan
administratif karena tindakannya tersebut telah diklasifikasikan sebagai Perbuatan
Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata serta melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris.
Berkenaan dengan upaya hukum terhadap pembatalan sertipikat yang cacat hukum dapat
dilakukan secara perdata dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang
meminta pembatalan terhadap kekuatan pembuktian sertipikat tersebut dengan
menyertakan akta-akta palsu dalam proses peralihan hak atas rumah yang cacat hukum.
ABSTRACTIn a legal relationship, notary often commits violations in carrying out its obligations as
general officers to facilitate the actions of one of the parties concerned, causing losses to
other parties.The problems in this thesis will address the legal consequences of the party
committing fraud in a gradual buying process, the liability of notaries that violates their
obligations regarding the buying and selling process, and legal remedies of the certificate
cancellation that can be carried out by the victim related to the coveyance of home rights
that is legally flawed due to the actions of the party who has committed the fraud.
Therefore, normative juridical research that uses secondary data and with a descriptiveanalytical research typologhy is applied in this research to address the problems
described. In the discussion of this thesis can be argued that the legal consequences of the
fraudulent party can clearly be subject to criminal penalties because his actions have
fulfilled the elements of the criminal acts of fraud in article 378 Criminal Code. Regarding
Notary responsibilities, civil and administrative responsibilities may be requested because
these actions have been classified as Unlawful Acts in accordance with Article 1365 of
the Civil Code and violating Article 16 paragraph (1) letter a Notary Law.
With regard to legal remedies against revoking certificates that are legally flawed, it can
be carried out in a civil manner by filing a lawsuit against the law requesting the
revocation of the strength of proof of the certificate by including unaunthentic deeds in
the conveyance of home rights with legal defects.