Sebagai salah satu sumber penerimaan negara terbesar, pajak, proyeksi target penerimaan pajak meningkat setiap tahun. Sayangnya, peningkatan tersebut diikuti dengan adanya kekurangan penerimaan (shortfall). Hal tersebut terjadi karena adanya praktik penghindaran pajak. Meski tidak dilakukan dengan cara yang melanggar hukum, namun penghindaran pajak dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Meski strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan implementasi akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (AEoI) membahas berbagai bentuk penghindaran pajak, tujuan dari kedua peraturan tersebut dapat tidak tercapai. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah: (1) Bagaimana pengaturan praktik penghindaran pajak (tax avoidance) pada sektor penanaman modal asing (foreign direct investment) dalam hukum perpajakan Indonesia?; (2) Bagaimana celah hukum dan hambatan dalam pengaturan strategi pencegahan penghindaran pajak (anti-tax avoidance) dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan (automatic exchange of financial account information) di Indonesia? Baik strategi anti-tax avoidance dan AEoI ada untuk mengurangi dan mencegah dilakukannya praktik penghindaran pajak pada sektor penanaman asing yang terdiri dari transfer pricing, thin capitalization, dan treaty shopping. Berbagai kebijakan dan peraturan telah diimplementasikan untuk memastikan tidak terjadi kekurangan penerimaan negara dari pajak. Kebijakan dan peraturan tersebut antara lain adalah arm’s length principle, debt equity ratio, dan anti-treaty shopping. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif serta studi pustaka mengenai tax avoidance dan hukum perpajakan Indonesia, skripsi ini menemukan bahwa pemerintah Indonesia bersama dengan otoritas perpajakan yakni DJP masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam memastikan pemberantasan penghindaran pajak pada penanaman modal asing

---

As one of the largest sources of a country’s revenue, tax, national tax projection increases every year. Unfortunately, the increase is followed by shortfalls. This is due to practices of tax avoidance. Although it is not conducted illegally, it reduces government’s potential income. While anti-tax avoidance strategies and the implementation of the automatic exchange of financial account information (AEoI) address some forms of tax avoidance, the goal of the aforementioned regulations may not be achieved. Based on this, the problems that can be formulated are: (1) How does the regulation of tax avoidance in the foreign investment sector in Indonesian taxation law?; (2) What are the legal loopholes and obstacles in the regulation of anti-tax avoidance strategies and the automatic exchange of financial account information in Indonesia? Both anti-tax avoidance measures and AEoI are put in place to reduce and prevent tax avoidance practices in the FDI sector which include transfer pricing, thin capitalization, and treaty shopping. Numbers of policies and regulations are implemented to ensure that there’s no shortfall in national income from taxes. Those policies and regulations include the arm’s length principle, debt equity ratio, and anti-treaty shopping. Through normative legal studies by using some literature regarding tax avoidance and Indonesia’s taxation law, this thesis found that Indonesian government along with tax authority known as DJP still encounter some challenges and loopholes to ensure the eradication of tax avoidance on FDI.