Kesenjangan digital di Indonesia merupakan wicked problem yang membutuhkan proses kolaborasi dalam penyelesaiannya. Dalam hal ini, pemerintah menyelenggarakan Proyek Strategis Nasional berupa pembangunan infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring yang menggunakan konsep KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan tata kelola kolaboratif proyek penyelenggaraan jaringan tulang punggung serat optik Palapa Ring saat ini dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post positivist yang menggunakan teori tata kelola kolaboratif Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance dalam Proyek Penyelenggaraan Jaringan Tulang Punggung Serat Optik Palapa Ring di Indonesia belum berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa elemen kolaborasi yang belum terpenuhi dengan baik.

---

The digital divide in Indonesia is a wicked problem that requires a collaborative process in its resolution. In this case, the government is implementing a National Strategic Project in the form of building a Palapa Ring fiber optic backbone network infrastructure using the concept of PPP (Government and Business Entity Cooperation).

This study aims to analyze how the current collaborative governance of projects implementing the implementation of the Palapa Ring fiber optic backbone network and what factors influence it. The research method used is qualitative with a post positivist approach that uses Emerson and Nabatchi's collaborative governance theory (2015) as a knife of analysis.

The results showed that the collaborative governance process in the Palapa Ring Fiber Optic Backbone Network Implementation Project in Indonesia has not run optimally because there are several elements of collaboration that have not been properly fulfilled.