Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transaksi uang titipan yang menjadi sengketa pajak antara fiskus dan PT X mengenai saat pengakuan pendapatan serta menganalisis implikasi perpajakan yang timbul atas transaksi tersebut. Analisis yang dilakukan dalampenelitian ini menggunakan teori penghasilan, kewajiban (liabilitas), prinsip matching cost against revenue, claim of right doctrine, pajak pertambahan nilai, dan sengketa pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa koreksi positif peredaran usahaatas penerimaan yang dicatat sebagai uang titipan berdasarkan kontrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli belum dapat diakui sebagai penghasilan karena tidak memenuhi syarat kumulatif berdasarkan PSAK 23, tidak memenuhi prinsip matching cost against revenue, dan tidak memenuhi konsep claim of right doctrine. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa koreksi tidak dapat dibenarkan sehingga bukan merupakan objek pajak penghasilan, namun pembayaran angsuran jual beli kendaraan dapat menimbulkan implikasi pada pajak pertambahan nilai.
This study aims to analyze the cash deposit transaction which is a tax dispute between the tax authorities and PT X regarding the time of revenue recognition and to analyze the tax implications arising from the transaction. The analysis of this study used the base theroy principals: theory of income, obligations (liabilities), the principle of matching costsagainst revenue, claims of right doctrine, value added tax, and tax disputes. The study approach in this research is qualitative with in-depth interviews. The results of this study indicate that the positive correction of business circulation of receipts recorded as cash deposit under the contract of binding purchase agreement cannot be recognized as incomebecause it does not meet the cumulative requirements under the finansial accounting standard (PSAK 23), does not meet the principle of matching cost against revenue, and does not meet the concept of claim of right doctrine. Furthermore, the results of the study indicate that the correction cannot be justified so that it is not an object of income tax, but the payment of the purchase and sale of vehicles can have implications for the value added tax.