ABSTRAKNasabah Penyimpan dinyatakan sebagai pihak yang diuntungkan secara tidak wajar apabila nasabah tersebut memperoleh tingkat bunga melebihi maksimum tingkat Suku Bunga Penjaminan (SBP) yang ditetapkan LPS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan penjaminan dana Simpanan di Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan untuk menjelaskan kesesuaian pengaturan tingkat SBP dengan Penjaminan pada Putusan No. 253/PDT/2018/PT.DKI jo. Putusan No. 287/PDT.G/PN.JKT.SEL. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat analitis-deskriptif dan berbentuk yuridis-normatif. Data yang ada dikumpulkan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Simpulan dari penelitian ini adalah LPS menetapkan SBP sebagai implementasi dari ketentuan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dan dalam penjaminan yang dilakukan oleh LPS pada perkara Putusan No. 253/PDT/2018/PT. DKI jo. Putusan No. 287/Pdt.G/PN.Jkt.Sel, terdapat ketidaksesuaian antara pengaturan penjaminan pada Pasal 19 Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang LPS dengan putusan Judex Facti. Saran dalam Penelitian adalah LPS perlu untuk mensosialisasikan kembali agar Bank tidak menerapkan bunga diatas SBP, serta agar Bank memperhatikan data dan informasi mengenai nasabah yang tercatat pada sistem informasi Bank, agar senantiasa diperbaharui apabila terjadi perubahan dan setiap Simpanan yang dinyatakan oleh LPS terbukti menerima bunga diatas Suku Bunga Penjaminan, maka Simpanan tersebut merupakan Simpanan yang tidak layak dibayar. Namun, jika dapat dibuktikan bahwa Nasabah tersebut tidak diuntungkan secara tidak wajar, maka Simpanan tersebut harus dijadikan oleh LPS sebagai Simpanan yang layak dibayar.

---

ABSTRACT

A Depositor is considered to be an unfairly benefited party if he receives an interest rate above the Deposit Insurance Rate. This study aims to determine the deposit guarantee fund arrangements in Indonesia in accordance with the provisions of Law No. 24 of 2004 regarding Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC) and to explain the appropriateness of the level of Deposit Insurance Rate with Guarantees in Decision No. 253/PDT/2018/ PT.DKI jo. Decision No. 287/PDT.G/ PN.JKT.SEL. This research is a juridical-normative research. The data were collected by interview and literature study. The conclusion of this research are that the IDIC sets the Deposit Insurance Rate as an implementation of the provisions of Law No. 24 of 2004 regarding the IDIC and in the guarantee carried out by the IDIC in the case of Decision No. 253 / PDT / 2018 / PT. DKI jo. Decision No. 287 / Pdt.G / PN.Jkt.Sel, there is a discrepancy between the guarantee arrangements as regulated in Article 19 of Law No. 24 of 2004 regarding IDIC with the decision of the Judex Facti. The suggestions on this research are the IDIC needs to re-socialize the Bank related to the application of interest so that the Bank does not apply interest rate above the Deposit Insurance Rate, and that the Bank must pay attention to data and information about customers recorded in the Bank's information system, so that it is always updated if changes occured and each Depositor whom stated by LPS is proven to receive interest above the Deoposit Insurance Rate, the Deposit is a Deposit that is not worth paying because the Depositor is an unfairly benefited party. However, if it can be proven that the Depositor is not a Depositor who has benefited unfairly, the Deposit must be changed by LPS as a Deposit that is eligible to be paid.