UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Perbandingan Alimentasi Setelah Perceraian Antara Indonesia dan Kanada = Comparison of Alimentation After Divorce between Indonesia and Canada

Chrisya Nadine Immanuela; Surini Ahlan Sjarif, supervisor; Endah Hartati, supervisor; Abdul Salam, examiner; Pangaribuan, Togi Marolop Pradana, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)

 Abstrak

Putusnya perkawinan karena perceraian mengakibatkan kewajiban-kewajiban yang mengikat kedua pihak dalam perkawinan. Salah satu kewajiban yang mengikat para pihak adalah memberikan tunjangan setelah adanya perceraian. Tunjangan ini diberikan tidak hanya untuk mantan pasangan akan tetapi juga untuk anak. Pemberian tunjangan setelah adanya perceraian menjadi suatu hal yang sangat penting karena perceraian menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan bagi para pihak serta anak yang ada di dalam perkawinan sebelumnya. Pemberian tunjangan ini diharapkan dapat menjadi suatu penyeimbang bagi suatu perubahan yang terjadi akibat adanya perceraian. Indonesia mengatur mengenai alimentasi setelah perceraian baik bagi mantan pasangan maupun anak namun tidak mengatur secara jelas besaran yang mengikat para pihak. Berbeda dengan Kanada yang mengatur
secara jelas besaran maupun durasi yang mengikat para pihak dalam memberikan alimentasi setelah perceraian. Dengan demikian, Indonesia seharusnya dapat mencontoh Kanada dalam menentukan suatu besaran maupun durasi yang dapat mengikat para pihak dalam alimentasi setelah perceraian.

The termination of a marriage due to divorce results in obligations that bind both parties to the marriage. One of the binding obligations of the parties is to provide benefits after a divorce. This allowance is given not only to ex-spouses but also to children. The provision of benefits after a divorce becomes very important because divorce makes a significant difference for the parties and children in the previous marriage. The provision of benefits is expected to be a counterweight to a change
that occurs due to a divorce. Indonesia regulates alimentation after divorce for both spouses and children but does not clearly regulate the amount that binds the parties. It is different from Canada which clearly regulates the amount and duration that binds the parties in giving alimony after divorce. Thus, Indonesia should be able to imitate Canada in determining a quantity and duration that can bind the parties to
the alimentation after divorce.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Chrisya Nadine Immanuela.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : computer
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xvii, 115 pages : illustration
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-pdf 14-22-81127138 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20501340
Cover