Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik analisis datanya secaranya kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa semua penghasilan yang diterima seseorang pada hakikatnya merupakan objek pajak. Hibah dari keluarga yang sederajat dan tidak ada kaitannya dengan usaha menjadi bukan objek karena dianggap harta tersebut sudah dikenakan pajak pada saat harta tersebut dimiliki oleh pemberi hibah. Sehingga pengalihan suatu harta dengan cara Hibah tersebut sering disalahgunakan sebagai tameng seorang wajib pajak untuk menghindar dari kewajibannya yaitu membayar pajak, yang perlu diperhatikan dalam hal terjadi kasus seperti ini peran seorang Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam hal ini adalah akta hibah harus dapat mencegah para pihak yang hendak membuat akta menghindari kewajibannya dalam pembuatan akta tersebut, seperti pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak. Untuk dapat memberi mencegah para pihak yang hendak menghindari pajak seorang Notaris/PPAT harus mengetahui ketentuan perpajakan mengenai harta hibah dan sanksi yang akan dikenakan untuk untuk setiap pelanggaran.

---

This study discusses the role of the Public Notary or Official Certifier of Title Deeds, hereinafter referred to as PPAT in preventing taxpayers from doing tax avoidance through grant manipulation. The main issues in this study discusses about how the form of accountability of Public Notary/PPAT in preventing taxpayers from manipulating grants for tax avoidance and taxation provisions relating to Public Notary/PPAT upon grant assets. The author conducts research with normative juridical research methods, the typology of the research is analytical descriptive, the type of data used is secondary data, and the data analysis techniques are qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded, that all income that a person receives is essentially an object of tax. Grants from blood relatives and have nothing to do with business is not an object of tax because they are considered to have been taxed at the time the property was owned by the grantor. So that the transfer of assets in a way of grant is often misused as a shield of a taxpayer to avoid his obligations, namely paying taxes. That need to be considered in this such case is the role of a Public Notary/PPAT in carrying out his position as an authorized public official to make an authentic deed in this case is the deed of grants, they must be able to prevent parties who want to make the deed but avoiding their obligations that is required, such as paying all of the taxes needed. To be able to prevent parties who want to avoid taxes, a Public Notary/PPAT must know the tax provisions regarding the grant assets and the sanctions that will be imposed for any violations.