Transparansi dalam Pemilik Manfaat sedang marak - maraknya ditekankan oleh Pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terrorisme di Indonesia. Penggalakan tersebut dilakukan, dengan cara membuat pengaturan yang mewajibkan adanya transparansi atas identitas dari Pemilik Manfaat. Sesuai dengan rekomendasi dari FATF, diantaranya transparansi Beneficial Ownership hadir dalam pengaturan Legal Arrangement. Terdapat banyak bentuk dari Legal Arrangement, salah satunya adalah dalam bentuk Trust. Ditambah, posisi Indonesia yang sedang ingin bergabung dalam organisasi internasional, FATF, mewajibkan Indonesia untuk mengadopsi rekomendasi - rekomendasi yang disediakan oleh FATF dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk praktik dari Trust di Indonesia, berbeda dengan praktik Trust di antara negara - negara common law. Meskipun berbeda, penerapan dan kewajiban tentang Pemilik Manfaat tetap diwajibkan di dalamnya. Namun, alangkah lebih baiknya apabila penggunaan diksi Trust yang bisa beroperasi di Indonesia sebagai jasa, menggunakan diksi lain selain Trust yang telah dikenal sebagai Trust sebagaimana di negara - negara common law. Perumusan masalah dalam skripsi ini adalah, bagaimana pengaturan dan penerapan tentang pemilik manfaat dalam Trust di Indonesia dan bagaimana rekomendasi dari FATF untuk mendukung rezim transparansi dalam Trust di Indonesi, serta skripsi ini dibuat dengan metodologi normatif yuridis.

---

Transparency of the Beneficial Ownership (Beneficiaries) are increasingly being emphasized by the government to eradicate and prevent the action of money laundering and terrorism funding in Indonesia. The promotion is carried out, by making arrangements that require transparency of the identity of the Beneficiaries. In accordance with FATF recommendations, including transparency of beneficial ownership is present in the Legal Arrangement. There are many forms of Legal Arrangement, one of which is in the form of Trust. The position of Indonesia, which is seeking to join an international organization, FATF, requires Indonesia to adopt the recommendations provided by FATF in the Indonesian national legal system. The results of this study indicate that the form of practice of Trust in Indonesia is different from the practice of Trust among common law countries. Even though it is different, the application and obligations regarding Beneficiary are still required therein. However, it would be better if the use of Trust diction which can operate in Indonesia as a service, uses other diction other than Trust which has been known as Trust as in common law countries. The formulation of the problem in this undergraduate thesis are, how is the laws and regulations and the implementation of Beneficial Ownership under the issue of Legal Arrangement (Trust) in Indonesia and how is the recommendation by the Financial Action Task Force (FATF) to enforce and support the regime of transparency of Legal Arrangement (Trust) in Indonesia. As for this undergraduate thesis is using the juridical normative approach.