ABSTRAKNotaris dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, ada saja notaris yang sengaja atau lalai yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan yang mengalami kerugian tersebut dapat menuntut notaris yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dengan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Permasalahan yang penulis bahas adalah perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik atas kelalaian notaris yang memberikan sertifikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan akibat hukum atau sanksi yang diberikan kepada notaris yang membuat akta kuasa menjual tanpa didukung bukti kepemilikan yang sah. Metode penulisan tesis ini menggunakan bentuk penelitian hukum yuridis normatif, metode analisis data kualitatif dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kelalaian notaris dalam putusan nomor 196/Pid.B/2019/PN.Dps. Notaris melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, Pasal 16 ayat (1) huruf a dan Pasal 17 ayat (1) huruf i. Notaris tidak melakukan pengecekan legalitas dokumen, memberikan keterangan palsu dengan tidak memberitahukan keberadaan sertipikat, memberikan sertipikat kepada pihak yang tidak berkepentingan dan tidak memberikan penyuluhan hukum, maka menimbulkan akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi administratif, perdata dan pidana.
ABSTRACTNotary in carrying out its duties and obligations, there is a deliberate or negligent notary that resulted in the loss of the concerned trust. The interested persons who suffer from such losses can prosecute the notary intentionally or because of their negligence in carrying out their duties and obligations under the prevailing regulations. The issue that the author discusses is legal protection against buyers who are in good faith for notary negligence that gives the certificate to the unconcerned and the consequences of the law or sanctions given to the notary who makes the deed of the Sfera sell without the supported evidence of legitimate work. The Pura method of writing this thesis utilizes normative juridical legal research forms, qualitative data analysis methods and types of analytical descriptive research. From this study can be concluded that the negligence of notary in the decision number 196/PID. B/2019/PN. Dps. Notary in violation of article 15 clause (2) Reduce E, Article 16 paragraph (1) reduce A and article 17 paragraph (1) reduce I. Notary does not conduct SVLK checking of documents, giving false information by not informing the existence of a Sertipikat, giving a Sertipikat to the disinterested and not providing legal counseling, hence the legal consequences that can be imposed by administrative, civil and criminal sanctions.