Tulisan ini membahas urgensi diperlukannya penyelesaian sengketa kepailitan lintas batas negara dalam hal penerapan pengalokasian modifikasi pro rata boedel pailit lintas batas negara yang diputus oleh Pengadilan Delware Bersama Pengadilan Ontario karena terdapat konflik kepentingan dalam hal pembagian boedel pailit berupa paten. Merujuk kepada kasus ini, maka perlu mengetahui mekanisme pembagian boedel pailit di Indonesia sebagai tolok ukur penerapan modifikasi pro rata yang diterapkan pada kasus kepailitan Nortel Group, yang mana jika pembagian dilakukan tanpa dilakukannya modifikasi terhadap pro rata maka akan menimbulkan ketidakadilan bagi para kreditur. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Tipologi penelitiannya adalah preskriptif dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen yang didukung oleh data wawancara dengan narasumber/informan serta menggunakan metode kualitaif untuk menganalisis datanya. Hasil dari penerlitian ini adalahh bahwa penerapan modifikasi pro rata belum bias diterapkan di Indonesia, namun terdapat alternatif yang dapat dilakukan agar modifikasi pro rata ini dapat diterapkan di Indonesia sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan kasus kepailitan lintas batas negara.
This paper discusses the urgency of the need to resolve cross-border bankruptcy disputes in the application of the allocation of pro-rata cross-border bankruptcy modification allocations decided by the Delware Court and the Ontario Courts because there is a conflict of interest in the distribution of bankruptcy in the form of patents. Referring to this case, it is necessary to know the mechanism of the distribution of bankruptcy bailout in Indonesia as a benchmark for the application of pro rata modification applied to the Nortel Group bankruptcy case, which if the distribution is carried out without modification of pro rata will cause injustice for creditors. The type of legal research used in this study is normative juridical research, secondary data types with primary, secondary and tertiary legal materials. The research typology is prescriptive and the data collection tool in this study is the study of documents supported by interview data with informants / informants and uses qualitative methods to analyze the data. The result of this research is that the application of pro rata modification is not yet biased in Indonesia, but there are alternatives that can be done so that this pro rata modification can be applied in Indonesia as a way to resolve bankruptcy cases across national borders.