UI - Skripsi Membership :: Kembali

UI - Skripsi Membership :: Kembali

Perlindungan Kreditor Separatis Atas Hapusnya Perjanjian Jaminan Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Studi Kasus Putusan No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst jo. No. 482/K.Pdt.Sus-Pailit/2016, SCB Singapore Branch v PT. Asmin Koalindo = Legal Protection Of Separatist Creditor For The Abolition Of The Guarantee Agreement Of Suspension Of Debt Payment (Case Study No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, SCB Singapore Branch v PT. Asmin Koalindo =Legal Protection Of Separatist Creditor For The Abolition Of The Guarantee Agreement Of Suspension Of Debt Payment (Case Study No. 07/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst jo No. 482 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, SCB Singapore Branch v PT. Asmin Koalindo

Amalia Izzati Hanifah; Aritonang, Parulian Paidi, supervisor; Teddy A. Anggoro, examiner; Ditha Wiradiputra, examiner; Henny Marlyna, examiner; Rosewitha Irawaty, examiner (Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020)

 Abstrak

ABSTRAK
Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai pengajuan PKPU secara sukarela oleh PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) sebagai debitor. Standard Chartered Bank Singapore Branch (SCB), sebagai kreditor separatis Pemegang jaminan corporate guarantee dan gadai saham mengajukan tagihan kepada PT. AKT sebagai penjamin yang melepaskan hak istimewanya sebagai penanggung. Pengurus menolak tagihan dan menyatakan perjanjian jaminan hapus demi hukum akibat terlanggarnya syarat objektif sahnya perjanjian terkait kausa yang halal karena belum diperolehnya izin dari Menteri sebagaimana dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009. Bahwa Pengadilan Niaga telah menghomologasi perdamaian PT. AKT. Kemudian SCB mengajukan kasasi kepada MA namun ditolak. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan bagaimana prosedur permohonan PKPU yang diajukan oleh debitor, bagaimana kedudukan SCB atas hapusnya perjanjian jaminan dalam PKPU, bagaimana perlindungan hukum terhadap SCB sebagai kreditor yang beritikad baik ditinjau dari pertimbangan hakim dalam Putusan No. 07/Pdt.Sus-PKPU/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan No. 482K/Pdt.Sus-Pailit/2016, perjanjian fasilitas, perjanjian jaminan serta peraturan perudang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan bentuk yuridis normatif menggunakan sumber data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa PKPU yang diajukan oleh Debitor harus sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun dalam kasus ini penerapannya tidak tepat dan merugikan salah satu kreditor separatis yakni SCB atas hapusnya perjanjian jaminan tersebut akibat perbuatan melawan hukum AKT. Pengurus PKPU seharusnya mengakui adanya piutang dari SCB dan mempertimbangkan pula fakta-fakta materil yang ada di persidangan. SCB sebagai pihak yang beritikad baik telah tidak memperoleh perlindungan hukum dari perjanjian fasilitas dan pihak terkait termasuk pengadilan. Oleh karena itu SCB perlu melakukan upaya hukum demi memperoleh sisa haknya yang belum terbayarkan.

ABSTRACT
This thesis discusses and analyzes voluntary Suspension of Debt Payment (PKPU) Submissions by PT. Asmin Koalindo Tuhup (AKT) as the debtor. Standard Chartered Bank Singapore Branch (SCB), as a separatist creditor holders of Corporate Guarantee and Pledge of Shares that registering claim to PT. AKT as a Guarantor who has forfeited its privilege as the insurer. Curator has refused the claims and stated the guarantee agreement was void by law due to violation of the legal objective its agreement regarding the legal cause due to the fact that the permission from the Minister has not yet been obtained as stipulated in Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18/2009. Then SCB submitted an appeal to the Supreme Court but was refused. This research wants to answer the problem of how the Suspension of Payment application procedure submitted by the debtor, how the position of SCB over the abolition of the guarantee agreement in PKPU, how the legal protection of SCB as a creditor in good faith is reviewed from the judges consideration in Case Number. 07 / Pdt.Sus-PKPU / PN.Niaga.Jkt.Pst and Case Number. 482K / Pdt.Sus-Pailit / 2016, facility agreements, guarantee agreements and statutory regulations. The research method used is qualitative with normative juridical by using secondary data. From the results of this study it was found that PKPU submitted by the debtor was not in accordance with the provisions in Law Number. 37/2004 concerning Bankruptcy and PKPU and harming one of the separatist creditors namely SCB for the abolition of the guarantee agreement due to acts against the AKT law. Curator on PKPU should admit the existence of credit from SCB and also consider the material facts in the trial. SCB has no legal protection from the facility agreement and all parties including the court. Therefore SCB needs to make legal remedies in order to obtain the remaining unpaid right.

 File Digital: 1

Shelf
 S-Amalia Izzati Hanifah.pdf :: Unduh

LOGIN required

 Metadata

Jenis Koleksi : UI - Skripsi Membership
No. Panggil : S-Pdf
Entri utama-Nama orang :
Entri tambahan-Nama orang :
Entri tambahan-Nama badan :
Program Studi :
Subjek :
Penerbitan : Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
Bahasa : ind
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated
Tipe Carrier : online resource
Deskripsi Fisik : xii, 151 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Naskah Ringkas :
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
S-Pdf 14-22-05256921 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20501529
Cover