Skripsi ini menganalisa upaya pemerintah Singapura dalam memprioritaskan Bahasa Inggris pada ruang publik, hal yang gencar dilakukan pemerintah Singapura setelah dikeluarkannya Singapura dari Federasi Malaysia pada Agustus 1965. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan teori komunitarianisme dari Will Kymlicka, skripsi ini ingin memperlihatkan adanya perbedaan antara nilai-nilai kewargaan yang dibangun pemerintah dengan nilai-nilai kewargaan yang dibangun oleh masyarakat. Hasil temuan menunjukkan bahwa multilingualisme, yakni Bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil, merupakan alat pemerintah Singapura untuk menarik berbagai aktor ekonomi. Pemerintah Singapura lalu menggunakan pendidikan bilingual, dengan memberikan pengajaran bahasa Inggris dan bahasa ibu masing-masing masyarakat, sebagai alat untuk memprioritaskan Bahasa Inggris di ruang publik.

---

This research analyses Singaporean government attempt to priotise English languages on public space, a matter intensively done by Singaporean government after its expulsion from Malaysian Federation on August 1965. This undergraduate thesis was written in qualitative approach. By using communitarianism theory from Will Kymlicka, this undergraduate thesis would like to show the differences between state-sanctioned citizen values and community-centered citizen values.

Finding showed that multilingualism policy, i.e. English, Malay, Mandarin, and Tamil language as four official languages, is a Singaporean governments tool to attract various global economical actors. Singaporean government then use bilingual education, by teaching them English language and each of their own native language, as tool to prioritise English language in public space.