Pembuatan Surat Keterangan Waris bagi WNI Bumiputra secara umum dibuat dibawah tangan oleh para ahli waris, yang disaksikan oleh dua orang saksi, ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat yang berisikan nama-nama seluruh ahli waris yang berhak atas warisan si pewaris. Surat Keterangan Waris yang digunakan sebagai alas hak dalam pengalihan kepemilikan hak atas tanah sebagai objek warisan maupun alas hak dalam pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT sering menimbulkan masalah dan sengketa diantara sesama ahli waris karena memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan surat keterangan waris yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepala Desa sebagai alas hak dalam pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT dan prosedur pembatalan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT. Jenis penelitian tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pembuatan surat keterangan hak waris sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/KBPM No. 3 Tahun 1997. Dari hasil penelitian ini diketahui Surat keterangan waris yang dibuat oleh ahli waris yang ditandatangani Lurah/Kepala Desa dan dikuatkan oleh Camat, mempunyai kekuatan hukum yang sah sebagai alas hak dalam pembuatan akta jual beli oleh PPAT sepanjang keterangan yang terdapat dalam surat keterangan waris sesuai dengan kenyataan. Namun, apabila telah terjadi sengketa maka akta jual beli dari objek warisan dapat dibatalkan dengan dua cara yaitu kesepakatan para pihak untuk membatalkan akta jual beli atau dengan cara mengajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Negeri.

---

The making of an Inheritance Certificate for Indonesian Citizens of native of a country is generally made under the hand of the heirs, witnessed by two witnesses, signed by the Village Chief/ Village Head and corroborated by the District Head which contains the names of all heirs who are entitled to the inheritance of the heir. The Inheritance Certificate used as the basis of rights in the transfer of ownership of land rights as the object of inheritance as well as the basis of rights in making the sale and purchase deed made by Conveyancer often causes problems and disputes between fellow heirs because it contains information that is not in accordance with reality.

The problems discussed in this study are regarding the validity of the heir certificate issued by the Head of Village/ Village Head as the basis for the rights in making the sale and purchase deed made by Conveyancer and the procedure for canceling the sale and purchase deed made by Conveyancer. This type of thesis research uses normative juridical research, where the approach to the problem is carried out by reviewing the provisions of the applicable legislation in the field of making inheritance certificates as contained in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/ KBPM No. 3 of 1997.

From the results of this study note that the heir certificate made by the heirs signed by the Head of Village/ Village Head and strengthened by the District Head, has legal force as the basis for the rights in making the sale and purchase deed by the Conveyancer as long as the information contained in the certificate inheritance in accordance with reality. However, if a dispute has occurred, the deed of sale and purchase of the inherited object can be canceled in two ways, namely the agreement of the parties to cancel the deed of sale or by submitting a cancellation claim to the District Court.