Tesis ini membahas isu hak Self-determination yang digaungkan oleh Organisasi Papua Merdeka (atau yang dikenal sebagai OPM) dengan mengatasnamakan rakyat Papua Barat. Isu tersebut kembali menjadi sorotan pada Desember 2018, di mana OPM menembak para karyawan PT. Istaka Karya. Kehadiran hak selfdetermination dalam hukum internasional merupakan sebuah kesempatan bagi negara-negara yang terjajah untuk menjadi memperoleh kemerdekaan. Namun, pada perkembangannya, pelaksanaan hak self-determination tidak lagi dalam konteks dekolonisasi. Pergeseran makna dan tujuan ini sebabkan adanya perkembangan hukum internasional yang dipengaruhi oleh kasus internasional. OPM sejak kemunculannya di tahun 1965, terus gencar menyampaikan tuntutan tuntutan tersebut melalui teror dan hadir dalam forum internasional untuk meraih simpati internasional.

---

This thesis calls for the issue of the right of self-determination which echoed by Free Papua Movement (also known as OPM) on behalf of the West Papua people. The issue re-highlighted on December 2018, where the OPM shot the employees of PT. Istaka Karya. The presence of the right of self-determination in international law is an opportunity for colonized people to obtain its independence. However, the exercise of the right of self-determination is no longer in the context of decolonization. This shift in meaning and purpose is due to the development of international law that influenced by international cases. OPM since its emergence in 1965, continues to aggressively conveyed their demand through terror and present in international forums in order to gain the international sympathy.