Tugas akhir ini membahas penerapan pedoman pemerintah mengenai penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah atau LAKIP di BDSP Kementerian Luar Negeri. LAKIP ini merupakan hasil akhir dari SAKIP sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah instansi pemerintah atas penggunaan keuangan negara dan perwujudan good governance. LAKIP menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Sebagai instansi pemerintah, BDSP harus melaporkan LAKIP sesuai dengan pedoman yang ada agar tetap sesuai dengan fungsinya sebagai bentuk pertanggungjawaban. Analisis dari penelitian ini meliputi identifikasi kesesuaian penerapan pedoman penyusunan LAKIP di Biro Dukungan Strategis Pimpinan dengan pedoman pemerintah yang ada. Tugas akhirs ini juga menganalisis kendala yang muncul saat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada periode 2018.

---

This final project discusses the application of government guidelines regarding the preparation of Performance acountability report or LAKIP in the leadership strategic support bureau ministry of foreign affairs. This LAKIP is the end result of SAKIP as a form of accountability of a government agency for the use of state finance and the realization of good governance. LAKIP describes the performance achieved by an agency for the implementation of programs and activities financed by the APBN/APBD. As a government agency, BDSP must report LAKIP in accordance with existing guidelines in order to remain in accordance with its function as a form of accountability. The analysis of this study includes the identification of the suitability of the implementation of the LAKIP preparation guidelines in the Leadership Strategic Support Bureau with existing government guidelines. This study also analyzes the obstacles that arise when compiling Government Agency Performance Reports in the 2018 period.