ABSTRAK
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam masyarakat menyebabkan pemerintahmerasa perlu untuk menyesuaikan perkembangan hukum dalam menyongsong era digital dengancara menerapkan dan memanfaatkan teknologi informasi dalam prosedur pelayanan haktanggungan sehingga dapat terintegrasi secara elektronik agar dapat menjadi lebih efektif danefisien. Tesis ini akan menganalisis mengenai implikasi hukum dari Penerapan layanan HakTanggungan dengan sistem elektronik terhadap peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dalam layanan Hak Tanggungan, selain itu tesis ini juga akan membahas mengenai kesiapanpemerintah dalam penyelenggaraan layanan Hak Tanggungan berbasis sistem elektronikterutama dalam hal pengamanan dokumen elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian yangbersifat yuridis normatif dengan tipe penelitan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil analisismaka pemberlakuan layanan Hak Tanggungan ini menyebabkan prosedur penyampaian AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT kepada Kantor Pertanahan menjadi dapatdilakukan melalui sistem elektronik serta adanya pemisahan yang lebih tegas antara prosespenyampaian APHT dengan proses pendaftaran Hak Tanggungan. Kesiapan pemerintah dalampenyelenggaraan sistem elektronik wajib memenuhi syarat minimum yang diatur oleh undangundangtermasuk syarat keamanan terutama pada pengamanan dokumen elektronik yangditerbitkan, dan hal ini terlihat dengan adanya kewajiban pemberian tanda tangan elektronik padadokumen elektronik yang diterbitkan oleh sistem layanan Hak Tanggungan secara elektronik.

---

ABSTRACT
The development of science and technology in society made the government feel the need toaccommodate the law development in facing the digital era by implementing and utilizinginformation technology within mortgage service procedure so that it can be integratedelectronically to become more effective and efficient. This thesis will analyze the legalimplication of the implementation of mortgage service with electronic system to PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT)s role in mortgage service, in addition this thesis will also discussthe governments readiness in implementing the electronic system-based mortgage serviceprocedure, especially in terms of securing the electronic documents. This is a normative legalresearch with an analytical descriptive research type. Based on the analysis result, theimplementation of this new mortgage service procedure causes the act of submitting the AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) by PPAT to the Land Administration Office can be madethrough the electronic system and a more assertive separation between the act of submittingAPHT with the registration process. Governments readiness in implementing electronic systemmust meet the minimum requirement stipulated by law including the security related requirement,especially security concerning the electronic documents, and this is evident by the obligation toprovide digital signatures on electronic documents issued by the electronic system-basedmortgage service procedure.