UI - Tesis (Membership) :: Kembali

UI - Tesis (Membership) :: Kembali

Pertanggungjawaban Pidana Perantara Delik Suap Pada Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia = Criminal Liability of Bribes Broker on Corruption in Indonesia

Yamofozu Telaumbanua; Eva Achjani Zulfa, supervisor; Eva Achjani Zulfa, examiner; Surastini Fitriasih, examiner; Mardjono Reksodiputro, examiner (, 2020)
 Abstrak

Tesis ini membahas tentang delik suap seringkali dilakukan dalam bentuk mata rantai yang panjang dengan menggunakan penghubung atau perantara sebagai penghubung dalam mewujudkan terjadinya suap yang mengakibatkan sulitnya mengkualifikasikan kedudukan perantara itu sebagai pemberi atau penerima suap. UNCAC telah mengatur tentang penyertaan dalam delik suap. Namun, konsep tersebut belum jelas untuk dapat diberlakukan dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Sehingga menimbulkan permasalahan dalam pertanggungjawaban pidana terhadap perantara delik suap, khususnya mengenai pembuktian dan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach) untuk mengetahui konsep penyertaan delik suap pada tindak pidana korupsi di Indonesia, pengaturan penyertaan delik suap yang diatur dalam UNCAC, dan pertanggungjawaban pidana perantara delik suap dalam putusan pengadilan di Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan perantara suap yang tidak memiliki kualitas yang dirumuskan dalam rumusan delik tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga dengan konsep penyertaan yang digunakan bersama pasal suap, perantara dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.


This thesis discusses bribery offense is often done in the form of a long chain by using a liaison or intermediary as a liaison in creating the occurrence of bribery which makes it difficult to qualify the position of the intermediary as the bribe giver or receiver. UNCAC has regulated the complicity in bribery offenses. However, the concept is not yet clear to be applied in corruption cases in Indonesia. Giving rise to problems in criminal liability for intermediaries in bribery offenses, especially regarding proof and conviction. This study uses a descriptive normative juridical research method using the statue approach and conceptual approach  to determine the concept of complicity of bribery offense on corruption in Indonesia, the regulation of complicity of bribery offense regulated in UNCAC, and criminal liability intermediary offense bribery in a court decision in Indonesia. The results of this study conclude that bribe intermediaries who do not have the quality formulated in the offense formula cannot be held liable for criminal liability, so that with the concept of inclusion used with the bribery article, intermediaries can be called for liability.

 File Digital: 1
Shelf
 T54854-Yamofozu Telaumbanua.pdf ::

Catatan : Menu Anggota

 Metadata
No. Panggil : T54854
Pengarang :
Pengarang/kontributor lain :
Subjek :
Penerbitan : [Place of publication not identified]: [Publisher not identified], 2020
Program Studi :
Naskah Ringkas :
Sumber Pengatalogan : LibUI ind rda
Tipe Konten : text
Tipe Media : unmediated ; computer
Tipe Carrier : volume ; online resource
Deskripsi Fisik : xi, 146 pages : illustration ; 28 cm + appendix
Catatan Bibliografi : pages 141-146
Lembaga Pemilik : Universitas Indonesia
Lokasi : Perpustakaan UI, Lantai 3
  • Ketersediaan
  • Ulasan
  • Sampul
No. Panggil No. Barkod Ketersediaan
T54854 15-21-351715275 TERSEDIA
Ulasan:
Tidak ada ulasan pada koleksi ini: 20502211