Skripsi ini membahas mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap ("Transaksi IRS"). Pada skripsi ini, Penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi Transaksi IRS. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deksriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1. Pengaturan Transaksi IRS sudah cukup efektif sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap (“PADG 21/13/2019”); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam TransaksiIRS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PADG 21/13/2019 sebagaimana hak dan kewajiban para pihak diatur dalam dokumen perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan. Selanjutnya, terdapat juga implementasi dalam transaksi IRS yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PADG 21/13/2019, di mana pada praktiknya terdapat perbedaan acuan dalam menentukan suku bunga yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan yang terdapat di pasar yang mana pada bank untuk menentukan suku bunga yang dipinjam tidak mengikuti referensi suku bunga yang terdapat di market yaitu JIBOR/IndONIA, melainkan Bank menggunakan blended cost of fund sebagai referensi dalam menghitung suku bunganya. Saran yang diberikan adalah: 1. Para pihak yang akan melakukan transaksi IRS dengan menggunakan PIDI/ISDA Master Agreement sebaiknya cermat dan memahami semua ketentuan yang ada dalam perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan (integral and inseparable); dan 2. Bank Indonesia perlu membuat suatu aturan yang menyeragamkan acuan suku bunga yang digunakan dalam transaksi IRS sehingga acuan yang dipakai oleh pasar dan bank menjadi seragam...... This thesis discusses the Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“IRS Transactions”). In this thesis, the author brings the main issue regarding how are the regulation and implementation of IRS Transactions. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interviews. The conclusions obtained are: 1. The regulation of IRS Transactions has been quite effectively enacted as specifically regulated inRegulation of the Members of the Board of Governors Number 21/13/PADG/2019 on Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“PADG 21/13/2019”); and 2. Implementation of the rights and obligations of the parties in the IRS Transaction has been carried out properly inaccordance with PADG 21/13/2019 as the rights and obligations of the parties are stipulated in an integral and inseparable agreement document. Furthermore, there is also an implementation in the IRS transactions that is not in accordance with the provision in PADG 21/13/2019, where in practice there is a difference in determining the interest rates given by the Bank to the Customer and those in the market, in which the bank determines the interest rate does not follow the reference interest rate used in the market, namely JIBOR/IndONIA, but the Bank uses the blended cost of fund as a reference in calculating the interest rate. Moreover, the suggestions given are: 1. The parties who will carry out IRS transactions using the PIDI/ISDA Master Agreement should be careful and understand all the provisions contained in the integral and inseparable agreement; and 2. Bank Indonesia needsto make a regulation that homogenizes the interest rate reference used in IRS transactions so that the reference used by the Banks and Market becomes uniform.