Ketertarikan pemerintah pada Kemitraan Pemerintah-Swasta dipicu oleh iming-imingmemperoleh fasilitas publik dengan beban yang lebih sedikit pada anggaran pemerintah.Namun, kegagalan demi kegagalan PPP di berbagai belahan dunia memperingatkanpemerintah bahwa PPP bukanlah sebuah silver bullet yang ampuh untuk semuakebutuhan infrastruktur publik. Studi tentang kegagalan PPP biasanya berfokus padakegagalan setelah proyek telah beroperasi, padahal justru banyak proyek dibatalkansebelum kontrak ditandatangani. Studi kasus tunggal ini mengeksplorasi lambatnyarealisasi proyek PPP Waste to Energy (WTE) di Bandung Besar. Penelitian inimenunjukkan bahwa masalah biaya transaksi, baik politik dan ekonomi, menjadihambatan utama dalam realisasi proyek. Empat masalah utama biaya transaksi dalamrealisasi proyek ini yaitu masalah pengetahuan, koordinasi, risiko dan ketidakpastian, dankepercayaan. Masalah pengetahuan terkait dengan kurangnya pengetahuan danpenalaman PPP pemerintah yang mengarah pada desain proyek yang tidak lengkap danketidakselarasan peraturan. Masalah koordinasi muncul karena banyak pemangkukepentingan yang terlibat yang memerlukan struktur tata kelola yang kompleks, terutamamengingat perubahan kepemimpinan politik. Masalah risiko dan ketidakpastian terkaitdengan aset yang sangat spesifik dari WTE. Terakhir, kepercayaan publik padapemerintah dan swasta rendah karena kurangnya transparansi dan dugaan konspirasidalam proses penawaran, sedangkan fasilitas berbahaya ini terletak di dekat perumahan.

---

The increasing government interest in Public-Private Partnerships is triggered by the lureof obtaining public facilities with a less burden on the government budget. However,many PPP failures in various parts of the world warn the government that PPP is not asilver bullet solution for all public infrastructure needs. Studies on PPP failures usuallyfocus on failures after the project has been in operation, whereas many projects werecanceled before the contract is signed. This single case study explores the slow pace ofthe PPP Waste to Energy WTE projects realization in Greater Bandung. It suggests thattransaction costs issues, both political and economic, play a significant role, includingknowledge, coordination, risk and uncertainty, and trust problems. The knowledgeproblems are related to the governments lack of PPP knowledge that leads to theincomplete project design and misalignment of regulations. The coordination problemsarise because many stakeholders involved that required a complex governance structure,especially in the light of political leadership changes. The risk and uncertainty problemsare related to highly specific assets of WTE increases the risks of private investmentbecause the government support and guarantee to cover the assets and the waste qualitywas inadequate and regulation changes regarding fees and tariffs would risk the return ofthe investment. Lastly, public trust in government and private was low due to the lackedtransparency and alleged conspiracy in the bidding process, whereas this hazardousfacility is located near area residents.