ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis kualitas informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum dan sesudah penerapan basis akrual, upaya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam meningkatkan kualitas LKPD dan rancangan pemanfaatan LKPD sebagai bahan pengambilan keputusan kebijakan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menarik dilakukan karena dapat memberikan hasil evaluasi kualitasinformasi LKPD pada sektor publik, saat menerapkan standar akuntansipemerintahan berbasis akrual dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya, dapat menganalisis upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas informasi LKPD dengan adanya perubahan basis akuntansi. Hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar penentuan kelayakan LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bahan pengambilan keputusan. Temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas aset tetap selama empat tahun terakhir mengindikasikanpengambilan keputusan terhadap manajemen aset tetap belum menggunakan pertimbangan berdasarkan LKPD. Dengan demikian dapat diajukan metode konkrit penggunaan informasi LKPD dalam pengambilan keputusan belanja modal dan aset tetap. Penelitian ini menggunakan dasar teori agensi dan melakukan operasionalisasi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Metode penelitian ini yakni studi kasus eksplanatoris-deskriptif. Hasil penelitian kualitasinformasi LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berada pada level moderate yang berarti informasi LKPD memadai untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yakni peningkatan komitmen atas kebijakan akuntansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan sistem informasi. Selanjutnya dalam merancang pemanfaatan informasi LKPD untuk pengambilan keputusan belanja modal, disiapkan SOP perencanaan kebutuhan aset tetap berdasarkan dokumen dan pihak-pihak yang terkait serta output yang dihasilkandalam rancangan APBD.

---

ABSTRACT
This thesis aims to analyze the information quality of Local Government Financial Statement (LGFS) of East Nusa Tenggara Provincial Government before and after the implementation of the accrual basis, the efforts of East Nusa Tenggara Provincial Government to improve the quality of LGFS and the LGFS utilization design as material for policy decisions on capital expenditure and fixed assets. This research is interesting because it can provide results of evaluating the qualityof information on LGFS in the public sector, when implement accrual-based government accounting standards compared to the implementation of cash towards accruals. Furthermore, it can analyze the efforts made to improve the quality of information on LGFS with a change in accounting basis. The results of this evaluation can be the basis for determining the feasibility of the LGFS of the East Nusa Tenggara Provincial Government as a material for decision making. The recurring findings of the Audit Board of The Republic of Indonesia on fixed assets over the past four years indicate that decision making on fixed asset management has not used consideration based on the LGFS. Thus, it can be proposed a concrete method of using LGFS information in making capital expenditure and fixed asset decisions. This study uses the basis of agency theory and operationalizes the qualitative characteristics of financial statements that are adjusted to government accounting standards in Indonesia. This research method is explanatory-descriptive case study. The results of LGFS information quality research in the East Nusa Tenggara Provincial Government are at a moderate level, which means that the LGFS information is sufficient to be used in decision making. Efforts made by the East Nusa Tenggara Provincial Government are increasing commitment to accounting policies, increasing human resource capacity and improving information systems. Furthermore, in designing the utilization of LGFS information for capital expenditure decision making, a fixed asset needs planning SOP is prepared based on the documents and related parties as well as the output produced in the draft of local government budget.