Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah dalam dimensi Hukum Administrasi Negara merupakan sarana yang ditetapakan dalam rangka membatasi ruang gerak pemerintah. Konotasi pembatasan yang dimaksudkan bukan untuk menghambat maupun mempersempit aktivitas pemerintah namun mengacu pada dimensi pengawasan dan penjagaan agar perbuatan-perbuatan pemerintah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam garis orisinalitas fungsionalnya. Disisi lain, keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah sejatinya merupakan konsekuensi logis dari kewenangan pemerintah. Kewenangan yang kemudian termanifestasi dengan beragam peran dan fungsi sangatlah dimungkinkan menimbulkan kerugian bagi masyarakat baik secara komunal maupun privat. Moralitas yang berinterkorelasi dengan hukum mengambil peran dalam pelaksanaan pertanggungjawaban pemerintah dengan modal analisis dasar melalui aspek pengaturan perihal pertanggungjawaban pemerintah dalam sistem hukum administrasi negara di Indonesia dan kondisi faktual penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Indonesia. Kedua aspek yang digunakan untuk melacak moralitas dalam pertanggungjawaban pemerintah menunjukkan jikalau terdapat ketidakkonsistenan dalam pengaturan dan kondisi faktual penyelenggara administrasi negara yang sarat dengan pelanggaran.

---

The existence of the government responsibility principle in the dimension of administrative law is established in order to limit the space for government. The connotation of the restrictions intended not to hinder or narrow the activities of the government but refers to the dimensions of supervision and safeguarding so that the actions of government in accordance with the corridor that has been set in the line of functional originality. On the other hand, the existence of the principle of government responsibility is actually a logical consequence of government authority. The authority which is then manifested by a variety of roles and functions is very likely to cause harm to the community both communally and privately. Morality that correlates with the law takes a role in the implementation of government responsibility with basic analysis capital through the regulatory aspects regarding government responsibility in the state administrative legal system in Indonesia and factual conditions for the administration of government in Indonesia. Those aspects used to track morality in government responsibility show that if there are inconsistencies in the regulation, the factual conditions of the administrators of the state that are fraught with violations and the still rampant non-compliance of the government in implementing state administrative court decisions that have permanent legal force.