ABSTRAKPerkembangan pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan mendorong munculnya platform penyedia layanan kesehatan. Kemunculan platform penyedia layanan kesehatan tersebut memudahkan masyarakat untuk berkonsultasi dengan dokter dan membeli obat secara daring. Meskipun memudahkan hidup masyarakat, namun platform ini memiliki banyak kelemahan, seperti tidak dilakukannya pemeriksaan fisik untuk menunjang diagnosis dokter dan pemberian resep obat yang tidak sesuai dengan disiplin kedokteran, serta tidak adanya payung hukum yang secara spesifik mengatur mengenai platform penyedia layanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan hal hal yang telah dijabarkan di atas, penulis hendak melakukan penelitian mengenai tanggung jawab dokter dalam penegakkan diagnosis dan peresepan obat pada platform penyedia layanan kesehatan, yaitu Halodoc dan Grab Health. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan pendekatan preskriptif dan pendekatan kualitatif dalam hal analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan studi perundang undangan, studi pustaka, dan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Hingga saat ini, belum ada suatu regulasi kesehatan yang secara khusus mengatur mengenai tanggung jawab dokter dalam hal penegakkan diagnosis dan peresepan obat yang dilakukan secara daring. Dalam hal dokter melakukan penegakkan diagnosis dan peresepan obat melalui platform penyedia layanan kesehatan, maka tanggung jawab hukum dokter tersebut diukur berdasarkan standar disiplin kedokteran yang disusun oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus mengoptimalkan fungsi monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sistem pelayanan kesehatan di Indonesia, termasuk pelayanan yang diberikan dokter melalui platform penyedia layanan kesehatan.

---

ABSTRACT

Technologys development in healthcare encourages the emergence of health care provider platforms. This platform makes it easy for people to consult with a doctor and buy medicines online. Despite the ease of life of the community, this platform has many weaknesses, such as not doing physical examinations to support doctors diagnosis and prescription medications that are not in accordance with medical discipline, as well as the absence of a legal umbrella that specifically regulates the platform of health care providers in Indonesia. Based on the matters outlined above, the authors are about to conduct research on the doctors responsibilities in the diagnosis and prescribing medicines on the platform of health care providers, namely Halodoc and Grab Health. This research is a juridical normative study that uses a prescriptive approach and a qualitative approach in terms of data analysis. The study was conducted with statutory studies, library studies, and interviews as a data collection tool. Until now, there are no regulation that specifically regulates the responsibilities of doctors in the case of the diagnosis and prescribing medicines conducted online. In case the doctor performs the diagnosis and prescribing medicines through the providers healthcare platform, the doctors legal responsibility is measured according to the standards of the medical discipline compiled by the Indonesian Medical Council. The Ministry of Health of the Republic of Indonesia should optimize the monitoring and evaluation function on the implementation of health care systems in Indonesia, including services provided by doctors through health care provider platforms.