ABSTRAKPemerintah Indonesia mempunyai komitmen untuk menurunkan volume impor migas nasional, terutama volume impor minyak olahan. Hal ini disebabkan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk melakukan penghematan devisa dan melakukan peralihan sumber energi menjadi energi terbarukan. Selain itu, pemerintah juga berambisi untuk mengurangi tingkat polusi nasional, terutama di kota-kota metropolitan Indonesia. Jakarta saat ini menempati urutan ke 10 sebagai ibukota dengan tingkat polusi tertinggi di dunia, dengan tingkat konsentrasi PM 2.5 sebesar 45.3 (Air Visual, 2018). Perimeter PM 2.5 digunakan sebagai acuan karena PM 2.5, yang paling banyak berasal dari pembakaran bahan bakar fosil, merupakan polutan yang paling banyak menyebabkan kematian (WHO, 2017). Salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada adalah dengan mencanangkan percepatan pengadaan kendaraan bermotor listrik (KBL) nasional, yang selanjutnya dituangkan pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019. Di sisi lain, Indonesia memiliki pasar sepeda motor yang sangat besar. Terbukti tidak hanya dari jumlah sepeda motor yang konsisten merupakan jenis kendaraan yang paling banyak di Indonesia, tetapi juga posisi Indonesia di pasar sepeda motor ASEAN dan dunia, yang masing-masing berada di posisi pertama dan ketiga. Maka dari itu, Indonesia pun memiliki potensi pada industri KBL, terutama KBL roda dua atau motor listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan pemerintah yang diterbitkan terhadap daya tarik untuk investasi industri motor listrik di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pemodelan finansial yang dibagi menjadi tiga skenario. Berdasarkan hasil analisis, didapati bahwa kebijakan yang dibuat berdampak positif terhadap daya tarik investasi pada industri motor listrik. Maka dari itu, perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut sesegera mungkin dari kebijakan yang ada.