Program asesmen terpadu merupakan salah satu bagian dari kebijakan wajib rehabilitasi di Indonesia. Program ini ditujukan bagi para tersangka penyalahguna narkotika yang berkaitan dengan hukum untuk ditempatkan ke dalam rehabilitasi sebagai alternatif penghukuman penjara. Secara umum, terdapat dua jenis rehabilitasi di Indonesia, terdiri dari rehabilitasi rawat inap dan rawat jalan. Kedua jenis rehabilitasi tersebut memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing baik dalam hal efektivitas maupun efisiensi. Untuk mencapai kedua hal tersebut, diperlukan penyesuaian antara jenis rehabilitasi dengan tingkat risiko yang dimiliki tersangka pada tahapan asesmen. Tujuan dari studi ini yaitu membahas peranan pengambilan keputusan program asesmen terpadu dalam menempatkan tersangka ke dalam setting rehabilitasi yang efektif dan efisien. Studi ini menggunakan analisis data sekunder berupa hasil rekomendasi asesmen terpadu yang dilaksanakan oleh BNNP DKI Jakarta tahun 2019. Sampel berjumlah 67 tersangka penyalahguna narkotika. Data ini terdiri dari beberapa variabel penilaian dan hasil rekomendasi asesmen terpadu. Salah satu kerangka teoritis yang akan digunakan dalam menilai kesesuaian jenis rehabilitasi dan risiko tersangka yaitu Client-Matching Protocol (CMP). Selain itu, studi ini menggunakan kerangka teori kriminologi seperti social learning theory dan social support sebagai pendukung dari analisis penulis. Studi ini menemukan adanya tersangka yang belum mendapatkan rekomendasi rehabilitasi sesuai dengan tingkat risiko yang dimilikinya (mismatched). Ketidaksesuaian antara jenis rehabilitasi dan tingkat risiko memiliki sejumlah dampak negatif, seperti peningkatan risiko residivisme dan relapse, serta tingginya beban biaya anggaran yang ditanggung oleh pemerintah. Hal ini tentunya membuat rehabilitasi menjadi tidak efektif dan efisien.

---

The integrated assessment program is one of the mandatory rehabilitation policies in Indonesia. The program is intended for drug abuse offender related to the law to be placed in rehabilitation as an alternative to imprisonement. In general, there are two types of rehabilitation in Indonesia, inpatient and outpatient rehabilitation. Both types of rehabilitation have advantages and disadvantages of each in terms of effectiveness and efficiency. To achieve both of these, matching the type of rehabilitation and offender`s risks is needed in assessment stage. The purpose of this study is to examine the role of decision making in the integrated assessment program in placing offender in an effective and efficient rehabilitation setting. This study uses secondary data analysis of integrated assessment recommendation result, conducted by BNNP DKI Jakarta in 2019. The sample of data is 67 suspects. The data consists of several assessment variables and the results of integrated assessment recommendations. One theoretical framework that will be used in matching of rehabilitation types and the risk of offenders is Client-Matching Protocol (CMP). This study also using a criminological theoretical framework such as social learning theory and social support as a support of the analysis. This study found that there were offenders who had not received rehabilitation recommendations in accordance with

their level of risk (mismatched). The mismatch between types of rehabilitation and the level of risk has a number of negative impacts, such as an increased risk of recidivism and relapse, as well as the high burden of budget costs borne by the government. This certainly makes rehabilitation ineffective and inefficient.