ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang lalai dalam menjalankan kewenangannya. PPAT saat pembuatan akta hibah tidak mengumpulkan dokumen identitas salah satu pihak dengan lengkap dan hal tersebut menyebabkan kebatalan akta hibah tanah Warga Negara Asing. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi keabsahan status kepemilikan tanah hak milik apabila dimiliki oleh Warga Negara Asing melalui hibah dalam perkawinan campuran, akibat hukum terhadap akta-akta hibah tanah yang diatas namakan Warga Negara Asing, dan tanggung jawab hukum PPAT terhadap kelalaiannya dalam membuat akta hibah tanah bagi Warga Negara Asing. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini yakni kepemilikan tanah hak milik melalui bentuk peralihan hibah oleh Warga Negara Asing di Indonesia adalah tidak sah, maka akta hibah yang dibuat dan diatas namakan Warga Negara Asing batal demi hukum serta PPAT yang lalai membuat akta hibah tersebut dapat diberi sanksi berupa tanggung jawab perdata maupun juga tanggung jawab administrasi. Pentingnya pemeriksaan identitas para pihak secara lengkap oleh PPAT sebaiknya dilakukan guna mencegah kasus permasalahan yang berulang.

---

ABSTRACT
This thesis discusses the juridical implications of Land Deed Official who are negligent in exercising their authority. Land Deed Official when making a deed of grant did not collect the identity documents of one of the parties in full and this led to the cancellation of the deed of the grant of a Foreign Citizen's land. The issues raised in this study include the validity of the ownership status of private ownership land if owned by Foreign Citizens through grants in mixed marriages, the legal consequences of land grant deeds on behalf of Foreign Citizens, and the legal responsibility of Land Deed Official for negligence in making land grant deed for Foreign Citizens. To answer these problems using the research method used is normative juridical with descriptive analytical research typology. The results of this study are that ownership of private land by Foreign Citizens in Indonesia is invalid either through the form of transfer of grants, then the deed of grants made and on behalf of Foreign Citizens is null and void and the Land Deed Official which neglects to make the deed of grant can be sanctioned in the form of responsibility civil liability as well as administrative responsibilities. The importance of a complete inspection of the parties' identities by the Land Deed Official should be carried out in order to prevent cases of recurring problems.