Skripsi ini membahas aspek politik dalam studi pembangunan, khususnya dalam isu hak atas perumahan masyarakat miskin di DKI Jakarta. Pembangunan di DKI Jakarta kerap berdampak kontradikstif dengan pemenuhan hak atas perumahan masyarakat. Hal ini ditandai oleh banyaknya penggusuran yang terjadi dari masa ke masa. Dalam menghadapi masalah penggusuran, masyarakat memiliki usaha-usaha yang dilakukan agar timbul kesempatan dan pengakuan bagi kepentingan mereka atas perumahan. Dengan metode penelitian kualitatif, penulis menganalisis perbandingan usaha masyarakat miskin bersama sejumlah organisasi di wilayah Bukit Duri dan Kampung Akuarium. Melalui teori Ruang Politik untuk Pengentasan Kemiskinan (Political Space) oleh Neil Webster dan Lars Engberg-Pedersen, penulis menemukan bahwa pengalaman di Bukit Duri dan Kampung Akuarium memanfaatkan tiga dimensi untuk membangun ruang politik, yaitu: saluran institusional, praktik sosial dan politik, serta diskursus politik. Dimensi saluran institusional yang dimanfaatkan berupa proses Pilkada DKI Jakarta tahun 2012 dan 2017. Kemudian, dengan strategi yang berbeda, mereka memanfaatkan praktik sosial dan politik berupa advokasi atas tindakan penggusuran yang dialami serta membuat kontrak politik dengan kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat proses Pilkada. Terakhir, mereka juga membangun diskursus politik untuk menentang diskursus pembangunan yang ada seperti rusun bukan solusi bagi penggusuran (rusun dibandingkan dengan kampung); rumah masyarakat yang digusur bukan ilegal; dan keberpihakan Pemerintah DKI Jakarta

---

.This undergraduate thesis discusses the political aspect of development studies, especially in the issue of the right to housing for the poor in DKI Jakarta. Development in DKI Jakarta often contradicts the fulfillment of the right to housing. This is indicated by the number of evictions that occur from time to time. In facing the problem of eviction, the community has efforts that are done so that opportunities and recognition arise for their interests in housing. With qualitative research method, this thesis analyzes the comparison between the poor with organizations in Bukit Duri and Kampung Aquarium. Through the theory of Political Space for the Eradication of Poverty (Political Space) by Neil Webster and Lars Engberg-Pedersen, this thesis finds experience in Bukit Duri and Kampung Akuarium using three dimensions to develop political space, namely: institutional channel, social and political practice, and political discourse. The institutional channel dimension consists of the 2012 and 2017 DKI Jakarta Regional Election process. Then, with a different strategy, they use social and political practices including advocacy and make political contracts with the Governor and Deputy Governor of DKI Jakarta during the election process. Finally, they also make political discourse to improve development discourse which provides low-cost housing for solutions to evictions (low-cost compared to the village); evicted community houses are not illegal; and DKI Jakarta Government's alignments.