Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan nasional berdasarkan arah kebijakan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah. Sejalan dengan perkembangan transformasi era digital di mana arsip saat ini telah beralih pengelolaannya dari konvensional menjadi elektronik atau digital serta infrastruktur teknologi informasi yang semakin meningkat memunculkan risiko dan tantangan terhadap rentannya keamanan infomasi arsip. Ancaman dan gangguan pada teknologi informasi saat ini dapat menghambat kinerja ANRI dalam pelayanan arsip kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam peraturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tentang penggunaan infrastruktur SPBE bertujuan meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, ANRI membutuhkan sebuah Business Continuity Plan (BCP) untuk penanganan proses bisnis kritikal yang secara komprehensif dalam langkah menjaga kesinambungan bisnis pelayanan publik bidang kearsipan. Kerangka penelitian perancangan BCP ini menggunakan ISO 22301:2019 yang disesuaikan dengan kondisi organisasi. Berdasarkan siklus PDCA, tahapan  perancangan dimulai analisis kebijakan organisasi, analisis dampak bisnis, penilaian risiko, dan strategi penyusunan BCP. Hasil akhir penelitian ini perancangan BCP dalam layanan SIKN dan JIKN. 

---

The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) has the primary duties and functions in implementing the national archives based on the policy direction set to achieve the governments vision and mission. In line with the development of the transformation of the digital era in which the current archive has shifted its management from conventional to electronic or digital, and information technology infrastructure that is increasing raises risks and challenges to the vulnerability of archival information security. Threats and disruptions to information technology today can hinder ANRI's performance in archiving services to the public. This is stated in the Electronic-Based Government System (SPBE) regulation regarding the use of SPBE infrastructure to increase efficiency, security, and ease of integration to meet the infrastructure needs of Central Agencies and Regional Governments. Therefore, ANRI requires a Business Continuity Plan (BCP) to handle critical business processes in a comprehensive manner to maintain the continuity of the public service business in the archival sector. This BCP design research framework uses ISO 22301: 2019, which is adapted to organizational conditions. Based on the PDCA cycle, the design stage begins with organizational policy analysis, business impact analysis, risk assessment, and BCP preparation strategy. The final result is formed BCP design in SIKN and JIKN services.