Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia dapat dikategorikan sebagai Jasa Keuangan yang terkategori sebagai jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, penelitian ini juga untuk menganalisis kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai di industri teknologi keuangan dompet elektronik di Indonesia, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada pelaku usaha industri fintech dompet elektronik di Indonesia, khususnya atas transaksi yang berkaitan langsung kepada pelanggan akhir (Bussiness to Customer/B2C Transaction). Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data wawancara mendalam terhadap pemangku kepentingan perpajakan di Indonesia dan studi literatur, penelitian ini dapat menganalisa apakah fintech e-wallet dapat diklasifikasikan sebagai jasa keuangan atau tidak, kebijakan administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang tepat berdasarkan transaksi yang dimiliki, serta alternatif administrasi Pajak Pertambahan Nilai yang dapat diterapkan pada fintech e-wallet sebagai jasa perantara pembayaran di Indonesia.

---

This study aims to analyze whether the electronic wallet financial industry in Indonesia can be categorized as a categorized Financial Service as a service that is not subject to Value Added Tax. In addition, this study also analyzes the Value Added Tax administration policy in the electronic wallet financial industry in Indonesia, as well as alternative policies that can be applied to the electronic wallet fintech insurance business in Indonesia, specifically for transactions that are given directly to end customers (Business to Transaction Customer/B2C). By using qualitative research methods and data collection techniques in-depth interviews with taxation stakeholders in Indonesia and literature studies, this study can analyze whether the fintech e-wallet corporation can be deemed as a financial services or not, then analyze the value-added tax administration policies that are appropriate for the electronic wallet financial technology industry in Indonesia, and administrative alternative policies which can be applied in fintech industry as a payment service in Indonesia.