Tingginya angka kriminalitas menyebabkan dibutuhkan suatu lembaga yang melakukan pembinaan untuk mengurangi angkat kriminalitas tersebut. Lembaga Tersebut yaitu Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang melalui lembaga pemasyarakatan memberikan pembinaan kepada narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan agar tercipta pembinaan yang baik membuat suatu kebijakan. Kebijakan tersebut adalah Revitalisasi Penyelenggaran Pemasyarakatan Pemasyarakatan. Kebijakan tersebut menjelaskan bahwa terdapat berbagai macam klasifikasi pembinaan yaitu Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, dan Minimum Security. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciangir menjadi pilot project terhadap klasifikasi Lembaga Pemasyarakatan Minimum Security yang ada di Indonesia. Pada implementasinya permasalahan yang ada yaitu lembaga pemasyarakatan minimum security masih kekurangan jumlah hunian narapidana dan juga kekurangan pada sumber daya manusia serta dalam anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran bagaimana implementasi kebijakan revitalisasi penyelenggaraan pemasyarakatan yang menggunakan teori dari Edward III tentang implementasi kebijakan. Metode yang digunakan didalam penelitian ini ialah post-positivist, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam yang menjadi data primer, studi dokumentasi sebagai data sekunder serta analisis yang digunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini ialah pada implementasi kebijakan tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Ciangir telah melaksanakan dengan cukup baik dan sesuai dengan aturan serta tujuan yang ada pada kebijakan tersebut.

---

The high crime rate causes an institution that guides to reduce the adoption of crime. The Institution is the Directorate General of Corrections which through correctional institutions guides prisoners so as not to repeat their actions. The Directorate General of Corrections in conducting coaching to create good coaching makes a policy. The policy is the Revitalization of Correctional Institutions. The policy explains that there are various kinds of fostering classifications namely Super Maximum Security, Maximum Security, Medium Security, and Minimum Security. Penitentiary Class II B Ciangir became a pilot project on the classification of the Minimum Security Penitentiary in Indonesia. In its implementation the existing problem is that the minimum security correctional institution still lacks the number of prisoners' dwellings and also lacks in human resources and the budget. This study aims to provide an overview of how to implement a revitalization policy in the implementation of correctional services using theories from Edward III on policy implementation. The method used in this study is the post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews that become primary data, the study of documentation as secondary data and the analysis used in this study is qualitative. The results obtained in this study are the implementation of the policy Class C Class II B Penitentiary has implemented quite well and following the rules and objectives of the policy.