Dalam rangka mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, diperlukan pengaturan syarat-syarat kerja dan keseimbangan hak dan kewajiban setiap pihak dalam hubungan industrial di setiap perusahaan. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah kesepakatan hasil perundingan antara serikat pekerja dengan pengusaha mengenai hak dan kewajiban kedua pihak. Meskipun PKB merupakan syarat kerja yang dihasilkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, namun penerapan PKB oleh perusahaan jauh lebih rendah dibandingkan penerapan peraturan perusahaan (PP). Karena PKB menyangkut hubungan antara dua pihak, kehadiran pemerintah sebagai pihak ketiga dibutuhkan untuk menengahi kedua kepentingan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Kementerian Ketenagakerjaan RI dalam menguatkan PKB dalam rangka mewujudkan industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perannya untuk menguatkan PKB,  Kementerian Ketenagakerjaan berfokus pada menetapkan program penguatan PKB dan memberikan pelayanan pendukung PKB yang pelaksanaannya secara rutin dan intensif, sementara pengawasan maupun penyelesaian perselisihan melalui mediasi tidak banyak dilakukan atas inisiatif pemerintah. Dampak penguatan PKB terhadap terwujudnya industrial peace, yaitu meningkatnya kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha, mendukung hubungan pekerja dan pengusaha yang harmonis, dan menciptakan kondisi ketenagakerjaan yang kondusif.

---

In order to create industrial peace, it is necessary to regulate work requirements and the rights and obligations of every party involved in industrial relations of every company. Collective Labour Agreement (CLA) is an agreement resulting from negotiations between the labour union and the employer regarding the rights and obligations of both parties. Although CLA is a form of work requirements which results from an agreement between employers and workers, the implementation of CLA by the companies is much lower than the implementation of company regulations. Because CLA involves relationship between the two parties, therefore the presence of the government as a third party is needed to mediate both interests. This study aims to analyze the role of the Indonesian Ministry of Manpower to strengthening CLA in order to achieve industrial peace. This research uses qualitative methods by collecting data through in-depth interviews and literature studies. The result of this study indicates that in carrying out its role in order to strengthen CLA, the Ministry of Manpower focuses on establishing program to promote CLA and providing services to support CLA that are carried out routinely and intensively, meanwhile supervision and disputes resolution through mediation are rarely done on Government initiatives. The impact of strengthening the CLA in order to achieve industrial peace, includes improving workers welfare and business continuity, promoting harmonious relations between workers and employers, and creating conducive employment conditions.