Skripsi ini berupaya untuk menganalisis proses formulasi kebijakan pembatasan ganjil-genap di Provinsi DKI Jakarta dalam perspektif evidence-based policy. Peneliti menggunakan konsep evidence-based policy (Head, 2008) untuk memahami penggunaan bukti dalam tiga dimensi, yaitu political knowledge, scientific (research-based) knowledge, dan practical implementation knowledge yang dapat memengaruhi efektivitas kebijakan. Pendekatan post-positivist peneliti gunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan memahami kemungkinan adanya variabel-variabel lain yang belum ditemukan pada teori melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penelitian ini menemukan adanya pelibatan pemangku kepentingan dalam proses partisipatif sistemik yang terbatas pada NGO dan Akademisi. Sementara itu, kelompok kepentingan bisnis terlibat secara reaktif melalui dukungan media massa. Penggunaan data dan informasi telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun menunjukan adanya keterbatasan data yang berakibat ketidakmampuan dalam memberikan gambaran holistik terkait kondisi lalu lintas dan pengaruh yang diberikan kebijakan ganjil-genap di Jakarta. Sementara secara praktis, formulasi kebijakan ganjil-genap telah berhasil membentuk kesiapan instrumen pelaksana dalam implementasi kebijakan ganjil-genap. Secara teoritis, penelitian ini menemukan dua faktor determinan dalam pembentukan political knowledge yang belum dikemukakan oleh Head (2008), yaitu kepastian hukum dan peran media massa.

---

This thesis describes the policy formulation of even-odd traffic restriction system in DKI Jakarta from the perspective of evidence-based policy. Researcher used the concept of evidence-based policy (Head, 2008) to understand three dimensions of evidence, namely political knowledge, scientific (research-based) knowledge, and practical implementation knowledge. Researcher used post-positivist paradigm in this study to get a holistic analysis and understand the possibility of other variables that have not been discussed in previous theory through in-depth interviews and literature studies. The result shows that there was stakeholder involvement in a systemic participatory process that was limited to NGOs and academics. Meanwhile, business interest groups are reactively involved through mass media support. Transportation Department of DKI Jakarta had used data and information in even-odd traffic restriction system policy formulation. Even though it shows the limitations of the data which results in the inability to provide a holistic picture related to traffic conditions and the effects of even-odd policies in Jakarta. While practically, even-odd policy formulations had succeeded in shaping the readiness of implementing instruments in the implementation of even-odd traffic system policy. Theoretically, this study found two determinant factors in the formation of political knowledge that have not been stated by Head (2008), namely legal certainty and the role of the mass media.