Salah satu sarana atau lembaga dalam hubungan industrial di Indonesia adalah Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional. Dalam lembaga ini terdapat tiga pihak yaitu, Pemerintah, Pengusaha, dan Serikat Pekerja. Tugas fungsional lembaga ini sangat penting, terutama membangun dan menjaga hubungan industrial yang baik, khususnya diantara pihak pekerja dan pengusaha. Namun lembaga ini belum optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengelolaan LKS Tripartit Nasional dengan hambatan-hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; dengan menggunakan teori dan konsep manajemen dalam hubungan industrial sebagai dasar untuk menganalisis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan key informants dari LKS Tripartit Nasional; dan data sekunder dari berbagai dokumen Kementerian Ketenagakerjaan; dan berbagai bacaan lainnya. Hasil dari penelitian, menunjukan bahwa belum optimalnya pengelolaan LKS Tripartit Nasional ini disebabkan karena belum adanya political will yang kuat dari pemerintah, pengadaan sumber daya manusia (staffing) yang terhambat, pengkoordinasian (coordinating) yang masih terbatas, serta penganggaran (bugeting) yang relatif sangat minim

---

The National Tripartite Cooperation Institution (LKS Tripartit Nasional), is one of the institutions in industrial relations in Indonesia. Within the institution, there are three parties namely, the Government, the Employers and Trade Unions. The functional task of this institution is very important, especially building and maintaining good industrial relations, specifically between workers and employers. However, this institution has not been optimal in carrying out its duties and functions. This study aims to analyse how the management of this institution, with the obstacles that it faces. This research uses a qualitative approach; by using theories of management and the concepts of industrial relations as a basis for analysis. Primary data were obtained through in-depth interviews with key informants from the institution; and secondary data from various Ministry of Manpower documents; and various other readings. Results of the study, shows that management of the institution was not yet optimal due to the absence of a strong political will from the government, hampered procurement of human resources (staffing), coordinating is still limited, and budgeting is relatively very minimal